Demokrasi Radikal: Beyond Politics

Tulisan ini merupakan bagian kedua dari rangkaian tulisan yang membahas mengenai demokrasi radikal. Bagi mahasiswa Hubungan Internasional, materi ini dapat membantu mahasiswa memahami berbagai gerakan sosial yang terjadi dewasa ini, seperti di Hong Kong, Amerika Latin, Indonesia, Timur Tengah, dan seterusnya, di mana berbagai gerakan ini dapat dipahami melalui perspektif demokrasi radikal.

Taken from C. Douglas Lummis’ Art Work for Book :Radical Democracy”

 

Diskusi mengenai demokrasi radikal sulit ditempatkan ke dalam ranah ilmu politik biasa karena adanya perluasan konsep-konsep formal yang telah diterima sebagai kanon. Hal ini berkaitan pula dengan status demokrasi radikal yang lebih cenderung bersifat normatif alih-alih sungguh-sungguh dapat dioperasikan sebagai manifesto politik alternatif yang dominan. Beberapa kasus sebagai perkecualian mungkin dapat menjadi contoh bagi praxis demokrasi radikal, seperti Zapatista di Mexico atau Partai Sosialis Amerika Serikat. Namun hal ini sangat debatable mengingat banyaknya tradisi yang mengebawahkan diri di bawah banner demokrasi radikal, termasuk aliran-aliran yang dikategorisasikan sebagai demokrasi radikal seperti demokrasi deliberatif Habermasian, republikanisme/komunitarianisme, dan seterusnya. Dari tradisi liberal sendiri, pemikiran liberal Rousseau dan de Tocqueville pun dapat didaku sebagai demokrasi radikal. Banyak cara mendefinisikan demokrasi radikal, sesuai dengan banyaknya tradisi yang diacu masing-masing pembelanya. Masalah utama dalam mendefinisikan terma ini bukanlah pada “ketiadaan” nama yang tepat untuknya, melainkan justru name spinning; hiper-inflasi terminologis (Seferiades, 2007).

Banyak pengertian yang dapat diberikan untuk terma “demokrasi”, sebagaimana pula bagi terma “radikal”, sehingga pembacaan mengenai demokrasi radikal mesti dilihat sebagai diskursus yang terbuka, meski masing-masing definisi selalu diikuti oleh proses konstitutif sebagai konsekuensi logisnya. Di titik inilah sulit ditemukan kongruensi dan divergensi konseptual yang memuaskan. Dengan luasnya spektrum yang dapat dicakup oleh terma ini, maka batasan-batasan terminologis maupun epistemologis perlu dilakukan, betapa pun rapuh dan kontingennya. Dalam konteks ini, naskah ini akan membahas demokrasi radikal melalui cakrawala distingsi antara politik (politics) dan “yang politis” (the political) karena topik tentang demokrasi radikal ini menandai kekembalian filsafat politik yang sudah lama “dibuang” dari khasanah ilmu politik, terutama dengan perdebatan politik besar tentang keadilan (justice) yang diusung eksponen-eksponen filsafat liberalisme dan libertarianisme seperti Rawls, Nozick, Sen, dan seterusnya.

Distingsi tersebut penting karena di tengah pembelaan kaum liberal dan libertarian, praxis demokrasi modern masih mengalami gap antara politik dalam kaitannya dengan kekuasaan, serta syarat-syarat yang memungkinkan adanya politik itu sendiri, yakni demos atau people. Demokrasi modern telah menjadi demikian prosedural, fungsional, dan mekanistik, sedangkan konflik, kontestasi, antagonisme, dan perbedaan-perbedaan di ranah sosial tak kurang-kurangnya menyeruak dan acap mendelegitimasi peran ideal negara sebagai (konon) komunitas politik tertinggi sebagai pelaksana (exerciser) demokrasi. Gap ini terjadi, menurut pandangan filsafat/ontologi politik post-struktural, karena adanya “kelupaan akan yang politis” (the forgetfulness of the political).

Pembedaan antara “politik” dan “yang politis” pertama kali muncul tahun 1965 melalui tulisan Paul Ricoeur, “The Political Paradox”.

“If politics refers to the use of power (the struggle to found and preserve a political association and make decisions on behalf of all), for Ricoeur the political refers to the self-representation of the polity as a rational association of free and equal members. Since the political only emerges through politics, conversely, this gives rise to a paradox: 'the greatest evil adheres to the greatest rationality'" (Ricoeur, 1965: 2).

Kelupaan akan yang politis terjadi karena ilmu politik atau sains politik (political science) tidak mampu menangkap retakan-retakan dan kebocoran-kebocoran ontologis yang berusaha mereka reduksi atau musnahkan. Dalam terang ini, kita dapat mengingat kembali ide mengenai pemisahan antara sains politik (ilmu-ilmu partikular yang mengkaji tentang politik, dari sosiologi politik hingga ketatanegaraan) dan filsafat politik. Menurut Lefort, untuk menafsirkan apa itu “yang politis” kita mesti memisahkan diri dengan sudut pandang umum sekaligus memisahkan diri dari sains politik dan sosiologi politik (Lefort 1988: 11). Sains politik tidak dapat melihat perbedaan antara politik dan “yang politis” oleh karena “hasratnya terhadap objektivitas” (Lefort 1988: 12).

Lefort mendaku bahwa hasrat akan objektivitas ini membuat seorang saintis politik disyaratkan untuk melakukan pemisahan (separation) antara “subjek yang mengkaji” dan “objek yang dikaji” agar netral, serta menghindari penilaian (judgment) dan pendapat belaka atau doxa (mere opinion). Namun risikonya saintis terpisah (detached) atau berjarak dari kehidupan sosial yang nyata. Sesuai tafsiran Marchart, bagi Lefort “ideologi” saintifik mustahil menjaga netralitas karena objek itu sendiri sudah dilekati makna (Marchart 2007: 87). Lefort mengatakan bahwa dengan bersikap objektif dan netral, ideologi sains secara sistematis

...deprives the subject of the means to grasp an experience generated and ordered by an implicit conception of the relations between human beings and of their relations with the world. It prevents the subject from grasping the one thing that has been grasped in every human society, the one thing that gives it its status as human society: namely the difference between legitimacy and illegitimacy, between truth and lies, between authenticity and imposture, between the pursuit of power or of private interests and the pursuit of the common good.” (Lefort 1988: 12).

Di lain pihak, filsafat memang berpendapat bahwa subjek tidak dapat melarikan diri dari dunia dan mesti menerima risiko untuk membuat penilaian. Namun filsafat dinilai tidak cukup untuk mengenali perbedaan antara politik dan “yang politis”. Lefort memandang bahwa filsafat tidak lain adalah upaya untuk mengambil keputusan dalam dunia yang darinya kita tak dapat melarikan diri. Namun filsafat dihantui oleh “momok pikiran murni” (phantom of pure thought), yakni kesatuan konsistensi internal dalam pikiran yang terpisah dari pengaruh sejarah, independen dari “dunia luar”, tak tersentuh oleh peristiwa-peristiwa historis, pemikiran yang murni metafisis (Lefort, 2000: xi). Lefort mendaku bahwa filsafat politik diinspirasi oleh pertanyaan yang disingkirkan oleh sains politik, yaitu pertanyaan “apa yang menjadi sifat dasar perbedaan antara bentuk-bentuk masyarakat” (what is the nature of the difference between forms of society)? Penyingkiran atas pertanyaan ini dinilai Lefort sebagai “kelupaan akan perbedaan antara politik dan ”yang politis”.

Paradoks ini menjadi locus pembedaan antara dua “ranah” tersebut. Lefort mengatakan bahwa “konsep” tentang “yang politis” adalah pembangunan “lapangan interogasi” dari pemikiran filsafat (Lefort 1978: 20). Sains politik dinilainya tidak mampu (atau menghindarkan diri) untuk mencari prinsip dasar yang memungkinkan (atau memustahilkan) perbedaan-perbedaan antara ranah-ranah dan sistem-sistem sosial karena sains politik berusaha memisahkan politik sebagai superstruktur (dalam sense Marxian) dan lapangan-lapangan lain seperti fakta ekonomi, fakta yuridis, ataupun fakta estetis (Lefort 1988: 12). Bagi Lefort, perbedaan-perbedaan (difference) dan pembedaan-pembedaan (differentiation) itu justru merupakan hal yang mendasar dan menjadi locus dalam setiap fakta ontis dalam masyarakat dan politik. Sederhananya, sains politik menemukan kelemahan dalam merespon, katakanlah, “partikularitas dan kontingensi” yang terjadi dalam konteks penyelenggaraan politik. “Partikularitas dan kontingensi” itulah yang disebut “yang politis”, yang justru menjadi syarat yang memungkinkan (atau memustahilkan) politik dan masyarakat. Dengan demikian, kata kunci penting dalam demokrasi radikal adalah difference, sejak seluruh upaya radikalisasi demokrasi selalu berkaitan dengan perluasan politik ke ranah yang non-politik, atau ranah ”yang politis” yang demikian plural.

Aditya Permana