Kritik Dua Tradisi Demokrasi Radikal terhadap Demokrasi Liberal

Tulisan ini merupakan bagian kelima dari rangkaian tulisan yang membahas mengenai demokrasi radikal. Bagi mahasiswa Hubungan Internasional, materi ini dapat membantu mahasiswa memahami berbagai gerakan sosial yang terjadi dewasa ini, seperti di Hong Kong, Amerika Latin, Indonesia, Timur Tengah, dan seterusnya, di mana berbagai gerakan ini dapat dipahami melalui perspektif demokrasi radikal.

Dalam banyak hal, argumen Habermas-Mouffe dapat dilihat sebagai rivalitas modern-postmodern, dengan Habermas membela nalar, legitimasi, keadilan, dan universalitas, sementara itu Mouffe membela antagonisme, pluralisme, dan kontingensi. Visi politik Habermas relatif mulus, ia percaya bahwa kompleksitas sosial itu dapat dikelola dengan prosedur yang melegitimasi dan rasionalitas komunikatif; sedangkan Mouffe lebih ugal-ugalan, ditandai dengan kontestasi yang sedang berlangsung antara kelompok-kelompok sosial yang plural. Namun demikian keduanya sama-sama prihatin dengan kegagalan demokrasi liberal dan berupaya menemukan cara untuk memajukan revolusi demokratis. Dalam perdebatannya kedua kutub ini sama-sama memiliki perhatian serupa yang berkaitan dengan (1) kritik mereka terhadap demokrasi liberal yang agregatif, dan (2) komitmen terhadap nilai-nilai dan ideal-ideal tradisional demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Keserupaan ini juga diwarnai oleh tradisi pembacaan post-Marxisme yang mereka bagi bersama. Kritik utama kedua kutub ini dapat diringkas menjadi tiga dakuan yakni (1) bahwa demokrasi mesti dipahami dalam pengertian yang lebih luas; (2) kritik terhadap demokrasi liberal dan komunitarianisme; (3) visi transformatif atas politik.

Dalam aspek perluasan akan pengertian demokrasi, Habermas memperluas pengertian demokrasi kepada pembentukan opini publik dan bentuk-bentuk aktivitas politis lain selain aktivitas politik administratif dan parlementer. Dalam konteks negara, politik domestik bukan hanya sekadar pengorganisasian negara melainkan juga aransemen masyarakat secara menyeluruh, sejak masyarakat merupakan suatu kelindan antara lebenswelt sekaligus sistem. Di dalam dua lokus ini, masyarakat saling berdiskursus, mendefinisikan identitas, kepentingan dan preferensi dalam deliberasi informal untuk mencapai konsensus. Berikutnya konsensus ini akan dibawa ke tahap konstitutif yang merangkai informalitas di level lebenswelt ini dengan sistem politik yang ada, untuk kemudian masuk tahap terakhir yang menggunakan sarana deliberatif formal berupa voting. Dalam mekanisme ini, uang dan kuasa akan menjadi mekanisme bantuan untuk mengurangi beban dan mereduksi risiko communicative breakdown di level lebenswelt.

Sementara itu Mouffe menganggap bahwa yang tidak politik (un-political) harus dipolitisasi sebagai bagian dari perjuangan demokratis untuk mengontestasi dominasi di ranah apapun yang mungkin. Melalui posisi ini Mouffe mau mengangkat opini publik dan aktivitas-aktivitas politis yang informal sebagai sesuatu “yang politis”, sebagai suplemen bagi skema prosedural melalui parlemen, sesuai ideal yang dikemukanan de Tocqueville. Dalam pengertian ini, perjuangan melawan dominasi kapitalisme di ranah ekonomi dan mobilisasi kelompok-kelompok sosial yang berbeda juga terhitung sebagai bagian dari aktivitas demokrasi.

Kritik Habermas dan Mouffe dalam konteks ini memiliki irisan pada dimasukkannya unsur-unsur informal, yakni subjek, ke dalam politik normal, serta memperluas ranah bagi pelaksanaannya. Dalam kritik mereka terhadap demokrasi liberal dan atau komunitarian/republikan, baik Habermas maupun Mouffe menolak tendensi formalistik model demokrasi ini. Habermas menganggap demokrasi liberal sebagai model politik yang memiliki basis pada pemenuhan self-interest sebagai suatu daya yang memotivasi perilaku politik. Voting sebagai mekanisme puncak pengambilan keputusan dilakukan sebagai bentuk kompromi berdasarkan agregasi kepentingan dan preferensi. Habermas mengkritik visi politik liberal yang mengagregasi kepentingan pribadi menjadi preferensi-preferensi yang sudah sebelumnya terdeterminasi atau terbentuk (pre-formed). Sedangkan demokrasi model republikan/komunitarianisme menekankan pada public virtues dan partisipasi aktif dari warganegara dengan landasan etika politik berbasis pemahaman-diri untuk mencari titik temu common goods. Hukum diarahkan bukan sebagai mekanisme perlindungan kebebasan individual, melainkan sebagai praxis ekspresi bersama sebagai komunitas politik. Habermas mengkritik model republikan/komunitarianisme dalam aspek kesatuan kewarganegaraan (united citizenry) dan konsepsi bersama tentang common good yang akan mereduksi pluralitas inheren dalam masyarakat.

Dari kritik terhadap dua model demokrasi ini Habermas ingin membangun konsepsi ideal demokrasi dengan membuang elemen-elemen buruk demokrasi liberal dan komunitarianisme, serta mengambil keunggulan-keunggulan mereka yang disintesiskan dalam bentuk demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif Habermasian ingin agar konsensus dicapai dengan cara kurang lebih terinstitusionalisasi untuk menentukan opsi-opsi dan opini politik yang rasional, serta tidak semata-mata melandaskannya pada etos bersama yang acapkali sentimental.

Di sisi lain kritik Mouffe terhadap demokrasi liberal dialamatkan kepada tegangan yang tidak dapat didamaikan antara logika kesetaraan (equivalence) dalam demokrasi dan logika perbedaan (difference) liberal. Posisi ini mengubah posisi asali Mouffe yang sebelumnya bersama Laclau sebagai duo cendekiawan maut berorientasi Marxis-sosialis ke posisi epistemologis yang lebih mapan sebagai pemikir mandiri dalam demokrasi pluralis radikal. Mengadaptasi argumen Claude Lefort, Mouffe menggambarkan demokrasi liberal sebagai “rezim” politik, yang dipahami sebagai kerangka kerja simbolik untuk mengatur hubungan sosial (Mouffe, 2000: 2; dan Lefort, 1988: 1–20). Bagi Mouffe, prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan bukanlah warisan dari tradisi demokrasi. Berdasarkan pandangan C. B. Macpherson, Mouffe mendaku bahwa diperlukan distingsi antara dua tradisi dalam politik modern: “liberal dan demokrasi” (Mouffe, 2000: 2–3). Mouffe mengatakan,

"On one side we have the liberal tradition constituted by the rule of law, the defense of human rights and the respect of individual liberty; on the other the democratic tradition whose main ideas are those of equality, identity between governing and governed and popular sovereignty" (Mouffe, 2000: 3).

Kata “kratos” dalam demokrasi merepresentasikan kekuasaan. Dalam kapasitas ini, ada perebutan hegemoni antara kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing, misalnya konservatifisme, neoliberalisme, social democracy, maupun demokrasi radikal, dan lain-lain. Demos dalam pemahaman ini bersifat simbolik. Mouffe kemudian kembali kepada nilai-nilai republikan untuk menggali ethos yang memungkinkan adanya sosiabilitas, sebagai konsep kunci dalam demokrasi radikalnya. Bagi Mouffe, demokrasi liberal berhasil menggarisbawahi kebutuhan dan manfaat dari pluralisme, namun gagal karena mereduksi subjek sebagai agregat dalam representasionalisme. Dengan berpaling kembali kepada republikanisme, Mouffe mau mencari prinsip-prinsip sebagai pedoman commonality yang tidak meniadakan atau menghapus perbedaan-perbedaan inheren dalam masyarakat. Baik Habermas maupun Mouffe sama-sama mengapresiasi sisi baik demokrasi liberal, namun keduanya juga sama-sama jengkel dengan pemisahan antara yang privat dan yang publik, serta agregasi subjek dalam politik, sementara secara konstan mengkritik paradigma individualisme dalam demokrasi liberal.

Titik temu keserupaan mereka yang ketiga juga dapat dijumpai dalam upayanya memperlakukan politik dalam kapasitas formatif dan transformatifnya terhadap preferensi-preferensi dan identitas. Dalam demokrasi deliberatif, ini diwujudkan dengan mengekspresikan dan mengartikulasikan pemahaman-diri sehingga kita dapat membangun pemahaman tentang “siapa kita” dan “mau apa kita”, sebagai tujuan utama diskursus politik. Melalui ini diharapkan munculnya pemahaman bersama menuju arah bersama dengan dibimbing oleh telos dari konsensus. Sedangkan dari sisi demokrasi agonistik, subjek dibentuk dari partisipasi politik mereka dengan membentuk dan mengkonfrontasi identitas dengan Liyan. Di titik inilah strategi demokrasi radikal mesti diturunkan.

Aditya Permana