Pemetaan Konsep dan Tradisi Demokrasi Radikal (1): Demokrasi Deliberatif Habermas sebagai Demokrasi Radikal

Tulisan ini merupakan bagian ketiga dari rangkaian tulisan yang membahas mengenai demokrasi radikal. Bagi mahasiswa Hubungan Internasional, materi ini dapat membantu mahasiswa memahami berbagai gerakan sosial yang terjadi dewasa ini, seperti di Hong Kong, Amerika Latin, Indonesia, Timur Tengah, dan seterusnya, di mana berbagai gerakan ini dapat dipahami melalui perspektif demokrasi radikal.

Secara umum, kategorisasi tradisi perdebatan demokrasi radikal dapat dikembalikan ke dalam dua arus teoritis yang berebut hegemoni epistemologis, yakni (1) tradisi teori kritis yang masih melanjutkan proyek rasionalitas Pencerahan, yang memancang demokrasi deliberatif sebagai posisi demokrasi radikalnya; dengan Jürgen Habermas sebagai eksponen kuncinya; (2) tradisi post-strukturalisme dan agonisme politik yang mendaku bahwa titik pijak mereka, yang terutama disuarakan oleh Mouffe dan subsekuennya, lebih “radikal” dengan mencemooh apapun yang berkaitan dengan rasionalitas dan Pencerahan. Ada banyak tema yang menjadi fokus kritik dari masing-masing posisi. Akan tetapi untuk menjaga fokus, naskah ini akan membahas demokrasi radikal dalam kaitannya dengan posisi individu (self) sebagai subjek sekaligus objek politik di tengah kelindannya dengan tatanan lebih tinggi yang memungkinkan (atau tidak memungkinkan) realisasi dan aktualisasi mereka. Ambilan ini kami nilai sangat logis karena persis mempertanyakan andaian dasar demokrasi (liberal) modern, yakni pengutamaan status individu yang memperoleh privilege melalui kebebasannya sebagai mahluk politik, yang melaluinya kesetaraan dimunculkan atau dimungkinkan, dan melaluinya pula keadilan menjadi problem kunci.

Dari pertentangan antara individu dan sistem ini kedua tradisi di atas memiliki kontras yang dapat diringkas (tanpa bermaksud mereduksi kekayaan khasanah perdebatannya) menjadi oposisi biner antara konsensus dan konflik, rasionalitas dan passion, society dan community, modernitas dan post-modernitas, dan seterusnya. Naskah ini juga akan lebih menitikberatkan pada perdebatan Habermas dan Mouffe, sejak Habermas dianggap sebagai juru bicara utama atau bahkan pencetus demokrasi deliberatif, sedangkan Mouffe merupakan kritikus yang paling eksplisit menyerang posisi epistemologis Habermas. Di samping itu Mouffe memiliki analisis yang komprehensif mengenai status individu atau subjek dalam kaitannya dengan politik dan yang politik (the political). Di sisi lain, Habermas tidak secara khusus mengomentari kritik-kritik Mouffe, sehingga naskah ini berisi interpretasi atas perdebatan keduanya dalam poin-poin yang kami anggap pokok.

Bagi Habermas, untuk mendorong partisipasi publik dan memperluas/memperkuat demokrasi, politik harus dipandang sebagai percakapan publik yang diatur dengan prosedur yang terlegitimasi dan nalar (reason) untuk mencapai proses negosiasi yang adil (fair). Deliberasi demokratis mendekati situasi percakapan yang ideal dan fair jika memenuhi ketentuan formal: (1) inklusif, (2) bebas koersi, dominasi, dan intimidasi, (3) terbuka dan simetris serta dijalankan melalui prosedur deliberatif. (Kapoor, 2014: 462) Melalui ini, Habermas menjunjung tinggi kualitas “kuasi-transendental” dari deliberasi publik. Baginya, hasil yang adil dicapai melalui “proses komunikasi intersubjektivitas pada tingkat yang lebih tinggi.” Keputusan tidak terjadi dengan mengagregasi preferensi individu, menambahkan suara, atau menemukan kesamaan; melainkan lebih tepatnya, masing-masing partisipan memulai dengan preferensinya, dan kemudian melalui jalannya deliberasi ia mengatasi/mentransendensi kepentingan-kepentingan ini untuk mencari common goods. Dengan demikian, hasil merupakan pergerakan dari “perjanjian belaka” (mere agreement) menuju “konsensus rasional.”

Kualitas (kuasi)-transendensi inilah yang memberikan deliberasi konsensual daya tarik universal mereka, sejak semua peserta menemukan norma-norma yang dapat digeneralisasikan (atau berpotensi untuk digeneralisasikan) dan menerimanya sebagai sesuatu yang mengikat secara universal. Untuk tujuan ini, Habermas memprioritaskan moralitas (yang merupakan domain prosedur imparsial dan hak/keadilan universal) di atas etika (yang merupakan domain konsepsi personal yang berbeda-beda dari pribadi atas kehidupan yang baik). Orientasi Habermas terhadap nalar dan konsensus tidak dideduksi dari sumber-sumber transendental, melainkan mesti dipahami sebagai presuposisi yang selalu sudah ada, yang bekerja dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, rekonstruksi idealisasi ini disebut sebagai “transendensi dari dalam”. Berbeda dengan “ideal‟ Kant yang dielaborasikan dan diarahkan ke dunia lain, idealisasi Habermas ini melekat pada hubungan di dunia-ini. Habermas mensugestikan bahwa tugas sebagai seorang filsuf adalah menerangkan ini, membuat asumsi bawah sadar ini menjadi dapat dilihat jelas.

Namun, harus jelas bahwa teori Habermas tentang rasionalitas komunikatif dan konstruksinya seperti “situasi percakapan yang ideal” tidak dapat diterapkan secara langsung ke dalam keadaan historis yang sesungguhnya. Seperti semua ideal, gagasan Habermas adalah abstraksi yang disaring dari kerumitan sosial. Oleh karena itu, salah satu tegangan disinggung Habermas yakni bahwa ia menempatkan teori sosialnya di antara “fakta” kompleksitas sosial dan “norma” ideal bagi demokrasi. Artinya kita tidak dapat begitu saja mengabaikan visinya dengan alasan bahwa ia mengabaikan kekuasaan, dominasi, atau konflik pada tingkat empiris, karena ia menjelaskan bahwa mekanisme yang ia pilih sebagai dasar bagi idealisasinya hanyalah salah satu kategori mekanisme yang dapat diamati (Habermas terkenal karena berbagai tipologi dan kategorinya).

Namun, kita dapat menolak salah satu mekanisme ini sebagai yang paling fundamental dan meletakkannya sebagai ideal normatif untuk politik. “Radikalisme” yang dicetuskan oleh Habermas dalam pemahamannya tentang demokrasi terletak pada peran yang ia anggap sebagai pembentukan opini informal. Dalam definisinya tentang deliberasi atau partisipasi deliberatif inilah ia menempatkan potensi radikal bagi demokrasi. Lebih deliberatif berarti lebih radikal. Dengan kata lain, radikalisasi di sini bermakna perluasan jangkauan politik dari politik formal ke politik informal, seperti opini publik, yang dilakukan secara deliberatif. Namun opini publik dalam masyarakat yang kompleks di sini tidak dapat menjadi pengatur, melainkan sebagai penyetir kuasa administratif secara partikular. Demokrasi radikal Habermasian bukan finalitas, melainkan proyek modernitas yang tidak pernah selesai.

Aditya Permana