Pemetaan Konsep Demokrasi Radikal: Pluralisme Agonistik Mouffe sebagai Demokrasi Radikal

Tulisan ini merupakan bagian keempat dari rangkaian tulisan yang membahas mengenai demokrasi radikal. Bagi mahasiswa Hubungan Internasional, materi ini dapat membantu mahasiswa memahami berbagai gerakan sosial yang terjadi dewasa ini, seperti di Hong Kong, Amerika Latin, Indonesia, Timur Tengah, dan seterusnya, di mana berbagai gerakan ini dapat dipahami melalui perspektif demokrasi radikal.

Mouffe banyak mempertanyakan posisi Habermas, terutama tentang gap antara prosedur dan substansi yang tidak mungkin didamaikan. Mouffe mengatakan,

“Distinctions between "procedural‟ and "substantial‟ or between "moral‟ and "ethical‟ that are central to the Habermasian approach cannot be maintained and one must acknowledge that procedures always involve substantial ethical commitment.” 

Melalui pendekatan filsafat bahasa Wittgenstein tentang language games, Mouffe mempertanyakan gagasan konsensus Habermas. Bagi Mouffe, karena permainan bahasa/bentuk kehidupan komunitas tidak dapat dibandingkan (incommensurable), partisipan yang berasal dari komunitas yang berbeda kadang-kadang akan memiliki kepentingan yang bertumpuk dan bias. Setiap deliberasi kemudian akan tampak lebih merupakan produk dari politik kekuasaan atau retorika cerdas, alih-alih konsensus yang nyata. Padahal dalam deliberasi, setiap pihak yang menuruti prosedur deliberasi sejak awal telah memiliki set pegangan substantif (etis). Di sisi lain, Mouffe mengkritik kondisi ideal komunikasi deliberatif bahwa secara inheren, kondisi-kondisi ideal yang diajukan Habermas memiliki cacat ontologis.

Melalui pendekatan psikoanalisis Lacanian, bagi Mouffe, kondisi-kondisi ideal tersebut tidak akan pernah tercapai, sejak setiap komunikasi terjadi di dalam ranah simbolik. Ranah simbolik, baginya, terdiri atas penanda-penanda yang mengambang bebas (free floating signifiers), yang memungkinkan adanya pembentukan diskursus yang otoriter karena makna yang dominan yang menjadi wujud konsensus hanya muncul dengan mengeksklusikan penanda-penanda yang lain. Perhatian Mouffe pada eksklusi akan membawa kita pada konsepsinya yang paling penting tentang demokrasi radikal, yakni pluralisme dan antagonisme.

Antagonisme adalah batas-batas yang muncul melalui tindakan penutupan (closure) atau ketika terjadi pembentukan totalitas (misalnya, makna, wacana, objektivitas, masyarakat). Baginya, pembatasan semacam itu merupakan bagian integral dari politik. Dengan kata lain, konflik dan kontestasi adalah ontologi politik. Antagonisme itu konstitutif dan tak tereduksi, sehingga bagi Mouffe, upaya Habermas untuk menghapus konflik dan kontestasi dari demokrasi deliberatif sama saja dengan menghapus dimensi “yang politis” (the political). Mouffe sendiri berurusan dengan pertanyaan tentang landasan teorinya dengan referensi ke distingsi Heideggerian tentang “ontologis” dan “ontis”. “Ontis” berkaitan dengan praktik politik konvensional, sedangkan ontologis berkaitan dengan cara masyarakat dilembagakan, atau apa yang konstitutif dari masyarakat manusia, atau pendek kata “yang politis”. (Mouffe, 2005: 8-9)

Mengenai antagonisme ini, sedikit gagasan dari Claude Lefort mungkin dapat membantu kita memahami politik radikal Mouffe. Dalam perspektif Lefort, politik radikal diposisikan di dalam ranah “yang politis” (the political), sebagai condition of possibility dari adanya masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pembahasan mengenai yang politis menjadi kunci utama memahami politik agonisme dan/atau antagonisme. Tegangan antara politik dan “yang politis” bagi Lefort adalah permainan penghadiran (“presencing”) dan penghilangan (“absencing”), di mana ketika yang satu muncul, yang lain menghilang. Bukan dalam arti benar-benar lenyap (disappear) melainkan “tersembunyi” (hidden). “Yang politis” muncul sebagai kondisi pemberi makna (form-giving) bagi adanya masyarakat.

Esensi dari “yang politis” ini ditemukan Lefort dalam “konflik” atau ”antagonisme”. Atau apabila kita tarik pengandaian Lefort ini lebih jauh lagi, dasar atau pondasi dari masyarakat demokrasi modern adalah “konflik yang dilembagakan” (institutionalized conflict). Konflik bagi Lefort memiliki makna sebagai bentuk dan condition of possibility yang membedakan ranah sosial satu dengan ranah sosial lain. Sebagai pondasi masyarakat, konflik merupakan dasar ontologis yang tidak dapat direduksi maupun diderivasi dari sesuatu yang lain: ia bukan fakta empiris. Konflik mendahului (precede) segala macam pondasi yang mungkin. Dalam konteks ini, dibedakan dua jenis konflik, yaitu konflik sebagai dasar masyarakat (ontologis) atau, katakanlah, “Ada-nya masyarakat” (the Being of the society), dan konflik sebagai fakta ”ontis” yang muncul sebagai efek dari pembentukan masyarakat (konflik kepentingan, konflik kelas, konflik identitas). Konflik sebagai “Ada” mendasari pembentukan identitas sosial masyarakat yang bersangkutan. Identitas sosial dimulai dengan pembagian mendasar (basic division) antara masyarakat (society) dan ”liyan” (other) (Marchart 2007: 92).

Bagi Lefort, “yang politis” memiliki dua poros. Poros pertama (“inside”) adalah poros identitas-diri yang tercipta dari basic division dengan cara alienasi-diri atau eksternalisasi-diri terhadap liyan. Poros kedua (“outside”) adalah pembagian-pembagian (divisions) di dalam masyarakat itu sendiri. Inilah yang menjadi liyan bagi identitas sosial masyarakat. Tegangan antara dua poros ini – yang disebut Lefort sebagai “antagonisme” – merupakan keniscayaan yang tak terelakkan dari dimensi totalitas masyarakat. Artinya, apabila kedua poros ini diceraikan, maka masyarakat tidak mungkin ada. Antagonisme ini menubuh dalam penguatan akan identitas-diri dengan jalan, katakanlah, “penciptaan musuh bersama” – yakni afirmasi diri melalui negasi atas liyan. Sebagai gambaran, dalam masyarakat totalitarianisme yang berbasis proletariat, “borjuis” menjadi “musuh bersama”, yang dengan itu segala hal yang terkait dengannya diletakkan di seberang identitas-diri sebagai proletar sebagai identitas yang direpresentasikan oleh rezim totalitarian.

“Borjuis” menjadi liyan bagi proletar. Penegasan simbolis ini memunculkan perasaan bahwa individu merupakan anggota dari masyarakat yang sama (Marchart 2007: 97). Namun di lain pihak, pada saat yang sama, alteritas-alteritas tidak benar-benar lenyap. Dalam arti, banyak bentuk “divisi-divisi” lain yang tidak dapat direduksi dalam identitas yang dikonstruksi rezim totalitarian tersebut. Dalam divisi-divisi ini tak jarang muncul konflik partikular. Liyan tidak ditemukan di luar (eksternal) dari masyarakat itu sendiri. Liyan merupakan bentuk ekternalisasi-diri (self-externalization) dari identitas sosial masyarakat. Tidak ada identitas tanpa adanya pengenalan atau penjarakan (distancing) dengan liyan (Marchart 2007: 92). Identitas
(inside) mengeksternalisasi liyan (outside) dalam kelindan enigmatik, di mana liyan (outside) bukan merupakan kehidupan yang independen pada dirinya sendiri, melainkan sesuatu yang hadir (present) bagi inside. Dengan demikian, outside adalah kondisi posibilitas bagi inside.

Dalam skema hubungan antara kekuasaan dan identitas sosial, hal ini lebih jelas. Kekuasaan diarahkan menuju kepada outside. Identitas adalah apa yang disignifikansi oleh kekuasaan. Dengan signifikansi ini, orang dapat mengaitkan (identitas) diri pada ruang di mana mereka hidup dalam cakupan kekuasaan tersebut. Apa yang tidak dapat dikaitkan dengan ruang di mana mereka hidup dalam scope kekuasaan tersebut disignifikansi sebagai outside (Marchart 2007: 93). Sedangkan bagi Mouffe sendiri, identitas kita sudah selalu ditentukan oleh penerimaan kita atas liyan yang plural. Ia mengatakan,

“When we accept that every identity is relational and that the condition of existence of every identity is the affirmation of a difference, the determination of an 'other' that is going to play the role of a 'constitutive outside', it is possible to understand how antagonisms arise. In the domain of collective identifications, where what is in question is the creation of a 'we' by the delimitation of a 'them', the possibility always exists that this we/them relation will turn into a relation of the friend/enemy type.” (Mouffe, 2003: 2-3).

Bagi Mouffe, demokrasi radikal mesti dilihat dalam konsepsinya tentang “pluralisme agonistik”, di mana demokrasi pluralistik radikal menjadi proyek utama perjuangan demokratisnya. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa demokrasi radikal dan demokrasi agonistik merupakan dua hal yang berbeda. Klarifikasi Mouffe,

“Some people believe that agonistic democracy and radical democracy is the same thing. They are completely different and located at different levels. Radical democracy is a political project. Agonistic democracy is an analytical theory. It does not have any political content.” (Mouffe, in Hansen & Sonnichsen, 2014: 3-4)

Pluralisme agonistik menggambarkan keragaman interpretasi yang berbeda dari prinsip-prinsip demokratis dasar, kesetaraan dan kebebasan, yang seharusnya hidup berdampingan (co-exist) dan saling berbenturan dalam ruang politik yang hidup. Proyek radikal demokrasi hanya salah satu usaha untuk menjadi hegemon dalam pluralisme agonistik ini. Mouffe mendefinisikan proyek demokrasinya yang radikal sebagai reformulasi gagasan sosialis. Mouffe menekankan perluasan demokrasi ke berbagai tipe hubungan sosial. Dengan formulasi yang berbeda Mouffe menandaskan, “proyek demokrasi radikal dan plural, dalam arti utama, tidak lain adalah berjuang untuk otonomi dalam lingkupnya yang paling maksimum atas dasar generalisasi logika kesetaraan-egalitarian”.

Dengan demikian bagi Mouffe, pluralisme par excellence selalu terangkai secara niscaya dengan konflik. Mouffe menandaskan bahwa “tidak ada politik radikal tanpa adanya musuh; sehingga membutuhkan penerimaan ketakterhapuskannya (ineradicability) antagonisme.” (Laclau & Mouffe, 1988: xvii) Antagonisme ini, sebagai keniscayaan ontologis demokrasi, tidak dapat menjadi pusat kuasa, karena tidak ada politik radikal tanpa adanya upaya menentang relasi kuasa yang telah ada, sehingga membutuhkan demarkasi tegas tentang mana kawan mana lawan atau penciptaan musuh (adversary), sehingga melaluinya hegemoni yang baru dapat diperjuangkan.

Mouffe menjelaskan bahwa tujuan politik demokratis adalah untuk mentransformasi hubungan „antagonisme‟, yakni hubungan antar musuh (enemy) menjadi “agonisme‟, yakni hubungan antar lawan (adversary/opponent), meskipun ia menyatakan,

“...my position is „agonism with antagonism‟. My understanding of the agonistic relation is that it is a sublimated antagonism. I also have spoken about a „tamed relation‟, precisely to indicate that antagonism never disappears.” (Mouffe, in Hansen & Sonnichsen, 2014: 6)

Dalam perlawanannya terhadap teori demokrasi deliberatif, Mouffe berpendapat bahwa pluralisme agonistik tidak berusaha menghilangkan konflik antagonis dengan mencapai konsensus, tetapi lebih bertujuan untuk menjinakkan antagonisme sedemikian rupa yang akan memungkinkan ekspresinya melalui institusi. Dengan demikian, pluralisme agonistik adalah sistem politik yang tepat untuk postmodernitas karena menerima antagonisme yang tak terhindarkan sebagai keniscayaan. Menurut Mouffe, tiadanya finalitas politik, melainkan hanya ada “konfrontasi yang terus berjalan (ongoing confrontation),” jangan dilihat secara negatif melainkan dilihat sebagai penanda hidupnya (vibrance) pluralisme demokrasi. Meskipun dalam tulisan-tulisannya yang terakhir Mouffe tidak membahas secara spesifik mengenai visi demokrasi pluralis ini, terlihat dari tulisan-tulisan sebelumnya, terutama dalam buku Hegemony and Socialist Strategy yang ditulis bersama Ernesto Laclau, bahwa ia menganjurkan perlunya perluasan demokrasi ke dalam berbagai segi kehidupan masyarakat (kerja, rumah, kesehatan, pendidikan, budaya, seks, dan seterusnya). Mouffe melihat kecenderungan ini dikonkretkan dalam kebangkitan gerakan sosial baru dan politisasi ruang sosiokultural mereka yang hingga kini masih relatif diabaikan atau dieksklusi oleh rezim demokrasi mainstream. Tantangannya adalah

“the creation of a chain of equivalence among democratic demands found in a variety of groups – women, blacks, workers, gays, lesbians, environmentalists”.
Aditya Permana