Pengantar Demokrasi Radikal: Terma Pokok, Kritik, dan Batasnya (Bagian 1)

Tulisan ini merupakan bagian pertama dari rangkaian tulisan yang membahas mengenai demokrasi radikal. Bagi mahasiswa Hubungan Internasional, materi ini dapat membantu mahasiswa memahami berbagai gerakan sosial yang terjadi dewasa ini, seperti di Hong Kong, Amerika Latin, Indonesia, Timur Tengah, dan seterusnya, di mana berbagai gerakan ini dapat dipahami melalui perspektif demokrasi radikal.

Taken from C. Douglas Lummis’ Art Work for Book :Radical Democracy”

Pengantar

Demokrasi radikal, baik sebagai entitas teoritis maupun proyek politik praktis, merupakan konsep yang menarik karena mempertanyakan sistem pemerintahan yang menjadi mode of power actualization modern (demokrasi) “Barat” pengakhir sejarah tepat di radix, akarnya. Konsep ini semakin menarik karena demikian banyak posisi epistemologis dan etis yang acap bertentangan tentang bagaimana idealnya itu dilakukan, meski berbagi target yang sama, yakni pelaksanaan dan legitimasi demokrasi modern yang dinilai mengingkari janji realisasi ideal-ideal dasarnya; kebebasan (freedom/liberty), kesetaraan (equality), dan keadilan (justice); serta anggapan dasar bahwa demokrasi modern merupakan suatu patologi. Patologi ini disebabkan oleh praktik demokrasi modern yang mengalami, meminjam vokabulari Heidegger, “kelupaan akan rakyat (demos/people)” sebagai ground, justifikasi, dan legitimasi bagi adanya demokrasi itu sendiri.

People adalah nyawa sekaligus daging demokrasi. Dengan “karakteristik” kontingensinya yang luar biasa, people menjadi condition of possibility sekaligus condition of impossibility bagi demokrasi berkat kemampuan mereka untuk melakukan revolusi-diri setiap kali. Di sisi lain, demokrasi – sebagai sistem – juga menjadi condition of possibility bagi perlindungan hak-hak dan ideal-ideal dasar kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, sekaligus condition of impossibility bagi people untuk merealisasikan ideal-ideal tesebut karena tidak adanya (lack) legitimasi eksternal, sehingga demokrasi akan selalu menjadi sesuatu yang self-grounding, self-legitimate, dan self-constituted, yang tidak akan mencapai finalitasnya (Rancière, 2006: 41).

Kata “radikal” dalam terma demokrasi radikal kemudian menjadi suplemen untuk dua akar yang dilupakan demokrasi modern, people sebagai locus of power dan demokrasi sebagai aktualisasi people power, untuk mengarahkannya kepada ketidakmungkinannya mencapai telos (tujuan akhir) absolut. Bagi banyak teoritisi, tujuan demokrasi radikal adalah untuk mengembangkan negara demokratis yang radikal dengan memperluas pengaruh masyarakat sipil. Penekanan pada masyarakat sipil adalah upaya untuk mengubah fungsi kekuasaan yang top-down. Dengan menuntut lebih besar partisipasi dan deliberasi, dan dengan masyarakat sipil memainkan peran kunci dalam politik, demokrasi radikal dapat memenangkan sistem di mana kekuatan mengalir secara bottom-up. Dengan demikian, selain memberikan (re)orientasi terhadap teoritisasi dan praktik demokrasi, terma “radikal” juga sekaligus memproblematisasinya.

Jika kita memahami terma “radikal” sebagai sesuatu yang “ontologis” berdasarkan muatan terminologisnya, maka terma ini akan memberikan nuansa bahwa upaya apapun untuk melembagakan “kenyataan ontologis” ini akan selalu gagal karena akar dari demokrasi adalah perbedaan; atau bahkan pertentangan, antagonisme; ia yang tak terdamaikan. Jika demokrasi (liberal) modern adalah sistem yang melegitimasi hak-hak individual yang dijalankan melalui mekanisme prosedural yang homogen dalam pengambilan keputusan, dengan mengeksklusi yang lain (liyan), maka demokrasi tidak lebih merupakan wajah lain dari totalitarianisme (Lefort, 1988: 15-16). “Yang lain” (liyan/the other) merupakan kenyataan ontologis yang tidak dapat direduksi. Dengan demikian sistem pemerintahan apapun tidak dapat menghindarkan diri dari perbedaan (difference) dan pluralitas. Dalam aspek inilah kritik demokrasi radikal terhadap demokrasi liberal dan deliberatif utamanya disarangkan.

Antagonisme ini bagaimanapun menjadi andaian dasar bagi polarisasi tradisi teoritis tentang demokrasi radikal, baik dari sudut demokrasi deliberatif Habermasian maupun politik agonisme Chantal Mouffe. Upaya-upaya demokrasi deliberatif yang mengutamakan konsensus secara prosedural dapat dilihat sebagai upaya-upaya mendamaikan perbedaan, kontradiksi, dan antagonisme secara rasional untuk menciptakan tatanan politik yang adil. Sedangkan di sisi lain, politik agonisme mengeksploitasi habis-habisan sisi antagonis kenyataan ontologis masyarakat tersebut sebagai dasar (ground) yang memungkinkan adanya politik itu sendiri.

Melalui pengantar sederhana ini, fokus tulisan ini adalah menyajikan pemetaan awal tentang tema-tema yang menjadi perdebatan utama kalangan ini, kritik-kritik utama, janji yang diberikan oleh demokrasi radikal, serta batas-batasnya. Bagaimanapun, penting untuk dipahami di awal bahwa kebanyakan teoritisi demokrasi radikal tidak menolak demokrasi per se, melainkan menawarkan upaya reformulasi readjustifikasi konsep-konsep kunci demokrasi, seturut penekanan masing-masing, untuk memenuhi normativitas pelaksanaan tatanan manusia paling ultim tersebut.

Aditya Permana