Strategi Mouffe bagi Manifestasi Demokrasi Radikal (Bagian 6)

Tulisan ini merupakan bagian keenam dari rangkaian tulisan yang membahas mengenai demokrasi radikal. Bagi mahasiswa Hubungan Internasional, materi ini dapat membantu mahasiswa memahami berbagai gerakan sosial yang terjadi dewasa ini, seperti di Hong Kong, Amerika Latin, Indonesia, Timur Tengah, dan seterusnya, di mana berbagai gerakan ini dapat dipahami melalui perspektif demokrasi radikal.

Taken from C. Douglas Lummis’ Art Work for Book :Radical Democracy”

 

Sebagai praxis, demokrasi radikal adalah sebuah manifesto. Namun sebagaimana dibahas sebelumnya, Mouffe tidak secara spesifik menurunkan visi politik pluralistiknya dalam manifesto terperinci, sehingga kita mesti berpaling kepada strategi yang ia susun bersama Laclau dalam Hegemony and Socialist Strategy. Mouffe sendiri, dalam wawancara yang dilakukan oleh Hansen & Sonnichsen (2014) menyatakan bahwa melalui Hegemony and Socialist Strategy, tujuan Mouffe dan Laclau adalah membuat intervensi di dua tingkat yang berbeda, yakni politik dan teoritis. Motivasi asli mereka adalah untuk menanggapi krisis kalangan Kiri, baik versi Marxis maupun sosial demokrasinya, serta untuk mendefinisikan kembali proyek sosialis. Kritik utama mereka terhadap Marxisme terpusat pada reduksionisme kelas dan determinisme ekonomi, yang melihat kelas dan ekonomi sebagai “basis” yang privileged untuk identitas dan politik.

Dalam perspektif ini, gerakan sosial baru dipandang hanya sebagai bagian dari “superstruktur” sehingga dengan demikian dipandang sekunder. Di samping itu Mouffe juga mengkritik Marx tentang upaya objektivikasi realitas masyarakat modern berupa intelligible totality yang transparan dan konstitutif oleh agen sosial tunggal. Mouffe tidak menolak bahwa upaya konseptualisasi ini dapat dilakukan, namun ia menolak bahwa ada agen sosial tunggal atau proletariat dunia yang menyejarah (world historical proletariat) yang dapat melakukan itu, sejak ia menolak adanya objektivitas sosial (Wenman, 2003: 585).

Melalui kritik ini, Mouffe berpaling kepada “partikularitas” subjek, identitas-identitas subjek yang menyeruak dan menuntut untuk dikenali. Identitas dalam pandangan Mouffe sudah selalu berarti identifikasi, sehingga merupakan sesuatu yang lentur dan kontingen. Subjektivitas setiap individu ditentukan oleh satu set nilai, keinginan dan pengalaman, identitas yang unik. Mirip dengan teori intersectionality, individu tidak dapat direduksi menjadi karakteristik pendefinisikan yang tunggal, seperti kelas. Dalam beberapa titik, solusi Mouffe merupakan kombinasi antara liberalisme dan Marxisme. Ia menyatakan,

“Identities are much more complicated and are never given by the position in the relations of production or, for that matter, in gender. Indeed, next to class reductionism, there also exists a form of sex reductionism, where women necessarily have a certain type of consciousness and men another. This we rejected. Instead, we argued that in order to understand the possibility of politics we needed to see how those identities were constructed and therefore how they could be transformed. We felt that post-structuralism was absolutely central to such an understanding [...] ...once you understand how identities are constructed and hegemony is established, there is nothing preventing the Right from using this understanding. As a matter of fact, the Right usually understands this better than the Left! [...] The objective of radical politics was the creation of a chain of equivalence between all the democratic struggles, class-based or not.” (Mouffe, in Hansen & Sonnichsen, 2014: 2)

Dalam konteks demikian, Mouffe (1992) menegaskan bahwa demokrasi radikal merupakan radikalisasi demokrasi liberal. Melalui posisi ini, Mouffe menekankan bahwa,

“It did not need a revolution to be implemented. If we accept that the ethical political principles of liberal democracy are liberty and equality for all, it is clear that there is no need to look for more radical principles. The problem with really existing liberal democratic societies is that they are not putting those ideals into practice [...] The radicalization of democracy should be envisaged as an immanent critique, a struggle, that does not imply a radical break but that can be done through a profound transformation of the existing liberal democratic institutions.” (Mouffe, in Hansen & Sonnichsen, 2014: 3-4)

Problemnya kemudian adalah pada sisi “bagaimana” radikalisasi ini dijalankan. Dalam karyanya terkemudian, setelah ia menabalkan posisi sebagai pengusung demokrasi pluralis radikal, Mouffe mengatakan bahwa demokrasi yang dinamis membutuhkan perjuangan agonistik, perbedaan yang jelas dan alternatif yang jelas, yang dapat dipilih oleh warga (citizens). Ia menambahkan bahwa tujuan demokrasi bukanlah konsensus, melainkan menciptakan kondisi untuk konsensus yang konfliktual. Demokrasi agonistik harus memberikan kemungkinan untuk konfrontasi antara interpretasi yang berbeda dan bertentangan dari prinsip-prinsip etika-politik yang dibagi bersama. Dalam perjuangan agonistik, orang akan mempertahankan proyek yang berbeda di mana mereka berpartisipasi aktif sebagai citizens (Mouffe, 2000).

Dalam kaitannya dengan pluralisme sebagai solusi dan strategi demokrasi radikal, Mouffe menganggap bahwa gagasan tentang citizenship menempati posisi sentral. Ia prihatin bahwa gagasan citizenship dan masyarakat telah dilucuti dari banyak konten mereka oleh individualisme liberal, sehingga membutuhkan pemulihan dimensi partisipasi aktif yang dipertahankan oleh etos dan tradisi republikan klasik. Dengan demikian Mouffe ingin memutar balik prioritas, dengan melucuti demokrasi liberal dari tendensi individualistik dan rasionalitiknya. Problemnya adalah bagaimana pluralisme maksimum ini dibela – untuk menghormati hak dari kelompok terbesar yang mungkin – tanpa menghancurkan kerangka komunitas politik yang didasari oleh institusi dan praktik demokrasi modern yang mendefinisikan identitas kita sebagai warga negara? (Mouffe, 1992: 3)

Citizenship menjadi solusi penting bagi demokrasi pluralistik karena berkaitan erat dengan penciptaan identitas dalam politik yang tidak dapat lagi didefinisikan berdasarkan pertentangan kelas. Namun pengertian citizenship ini perlu diradikalisasi. Bagi Mouffe citizenship tidak dapat dipahami dengan layak jika diceraikan dari dependensinya terhadap komunitas politik. Citizenship harus dihormati dalam kapasitasnya sebagai entitas sosial sekaligus politik. Sebagaimana menurutnya,

“It is indeed important to reassert the view of citizenship as a system of rights constitutionally guaranteed to all members of a political community, and to affirm that these rights should not only be political but also social.” (Mouffe, 1992: 7)

Citizen yang radikal dan demokratis harus menjadi warga negara yang aktif, seseorang yang bertindak (act) sebagai warga negara, yang menganggap dirinya sebagai peserta dalam usaha kolektif, yang tentu tidak cocok dengan andaian dasar liberal yang individual. Melalui ini Mouffe menandaskan bahwa kekembalian ke tradisi republikan klasik menjadi sesuatu yang sangat disukai karena dianggap mampu mengembalikan citizen sebagai partisipan yang aktif dalam komunitas. Namun Mouffe mengingatkan bahwa “komunitas” dalam konteks ini jangan dipahami sebagai polis Yunani klasik ataupun Gemeinschaft. Kedua konsep tentang “komunitas” ini sama-sama memiliki bahaya karena menggiring citizen ke dalam “nasionalisme otoritarian.” Di titik ini citizenship harus dibedakan dengan nationality, yakni sebuah konsep yang bertendensi agregatif dan, dengan demikian, totaliter.

Mouffe berpaling pada ideal-ideal republikan klasik yang telah disuplemen oleh konsepsi yang lebih kaya akan “yang politis”. Etos tentang common good dalam konsepsi ini berkaitan dengan pluralitas yang melegitimasi perbedaan-perbedaan tanpa mereduksinya ke dalam etos yang sempit. Mouffe menegaskan,

“The individual is not to be sacrificed to the citizen; and the plurality of forms of identities through which we are constituted and which correspond to our insertion in a variety of social relations, as well as their tension, should be legitimized.” (Mouffe, 1992: 5)

Problemnya kemudian adalah bagaimana cara untuk menjamin bahwa semua kepentingan dan preferensi pluralitas ini? Mouffe mengatakan bahwa citizenship yang demokratis dan pluralistik membutuhkan sebuah teori keadilan sosial (social justice) yang dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatur keragaman dan pluralitas tuntutan dan hak yang diklaim oleh berbagai partisipan di dalam komunitas politik. Dengan mengambil gagasan Michael Walzer dalam The Sphere of Justice, Mouffe menafsirkan bahwa Walzer berpendapat bahwa kita tidak bisa lagi memikirkan tentang ideal egaliter dalam hal “kesetaraan sederhana” (simple equality), yang membuat orang sedapat mungkin setara dalam segala hal. Menurut Walzer pandangan semacam itu tidak memberikan tingkat diferensiasi yang tinggi kepada masyarakat modern. Lebih jauh lagi, ini membutuhkan intervensi konstan terhadap bagian negara yang mengkoordinasikan distribusi semua social goods, sehingga membahayakan kebebasan. Dengan demikian Walzer mengusulkan pada kita untuk berpaling kepada “kesetaraan kompleks” (complex equality), di mana social goods yang berbeda harus didistribusikan sesuai dengan variasi kriteria yang mencerminkan keragaman barang-barang dan makna sosial mereka. Dia mengusulkan untuk membedakan beberapa bidang keadilan serta distributif yang berbeda prinsip: pertukaran bebas, reward, dan kebutuhan. Keadilan tidak akan melanggar prinsip distribusi yang khusus untuk masing-masing bidang, dan melarang adanya dominasi di bidang lain ketika satu bidang keadilan sukses diterapkan, sebagaimana kasus distribusi kemakmuran di zaman modern ini. (Mouffe, 1992: 7-8)

Pluralisme hanya dapat dirumuskan secara memadai dalam sebuah problem yang memperlakukan agen-agen sosial bukan semata-mata sebagai subjek yang unitary, melainkan subjek yang dikontruksikan dalam wacana tertentu yang spesifik dan kontingen dalam posisi interseksionistik subjek tersebut. Dalam konteks ini Mouffe menandaskan perlunya meninggalkan reduksionisme dan esensialisme yang dominan dalam interpretasi pluralisme liberal serta mengakui kontingensi dan ambiguitas setiap identitas, serta karakter konstitutif pendivisian sosial dan antagonisme. Namun menurut Mouffe, di titik inilah batas dari pluralisme dan demokrasi radikal itu sendiri.

Bagian 7 (Akhir)

Aditya Permana