Batas-batas dan Kritik atas Demokrasi Radikal

Tulisan ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian tulisan yang membahas mengenai demokrasi radikal. Bagi mahasiswa Hubungan Internasional, materi ini dapat membantu mahasiswa memahami berbagai gerakan sosial yang terjadi dewasa ini, seperti di Hong Kong, Amerika Latin, Indonesia, Timur Tengah, dan seterusnya, di mana berbagai gerakan ini dapat dipahami melalui perspektif demokrasi radikal.

Mouffe mengatakan bahwa penting untuk mempertahankan pluralisme seluas-luasnya di berbagai bidang – budaya, agama, moralitas – kita juga harus menerima bahwa partisipasi kita sebagai citizen dalam asosiasi politik tidak dapat ditempatkan pada tingkat yang sama dengan hubungan-hubungan sosial lain. Untuk memulihkan citizenship sebagai bentuk terkuat identifikasi politik mengandaikan ketundukan kita pada prinsip politik demokrasi modern dan komitmen untuk mempertahankan institusi-institusi kuncinya. Namun prinsip-prinsip legitimasi yang antagonis tidak dapat hidup berdampingan dengan asosiasi politik tunggal; untuk menerima pluralisme pada tingkat itu secara otomatis mensyaratkan disparisi negara sebagai realitas politik. Sayangnya dengan cara ini tidak akan ada lebih banyak demokrasi, melainkan justru sangat mengesampingkan kemungkinannya.

Dalam masyarakat antagonistik dan agonistik, yang krusial adalah menentukan demarkasi untuk membedakan mana musuh, mana lawan. Di sisi lain, dalam pluralitas tersebut kita harus membela kebebasan berekspresi dan mengutarakan ide-ide. Ini sulit karena dalam banyak kasus penentuan ini diambil dengan alasan politik yang pragmatis. Mouffe mencontohkan,

For instance, a declared Nazi party should not be allowed, or an extreme Muslim party, which wants to abolish the liberal system and establish a theocracy. This is very clear, they are enemies. But most right-wing parties are borderline cases. This is why I think, regarding the question of the limit, that the criterion, is really chosen on pragmatic grounds.” (Mouffe, in Hansen & Sonnichsen, 2014: 7)

Dalam dunia yang demikian plural, pluralitas hegemoni masing-masing subjek menjadi tak terhindarkan. Namun Mouffe mendukung pluralitas hegemoni. Mouffe menekankan pentingnya lembaga-lembaga demokrasi-liberal untuk mengatur perjuangan ini, menolak segala jenis transformasi sosio-politik yang benar-benar radikal, dan berpendapat bahwa institusi semacam itu perlu direformasi. Namun dalam posisi ini, demokrasi radikalnya menjadi demikian rapuh. Ia mengatakan,

“In a multi-polar world, there would be a pluralization of hegemonies. If every order is a hegemonic order and having a single hegemony is a problem, what is the solution? It can‟t be the cosmopolitan world, because this would suppose the possibility of a world beyond hegemony. What I propose in my conception of the multi-polar world is a pluralization of hegemonies, with a plurality of regional poles that organize their political and economic affairs in different ways. In this sense the relationship between different poles is an agonistic one, in which there will be disagreement, but there will be acceptance of this disagreement, where other values are legitimate.” (Mouffe, in Hansen & Sonnichsen, 2014: 8)

Namun kritik personal kami, Mouffe melupakan fakta bahwa demokrasi selalu berurusan dengan kekuasaan. Dispersi kekuasaan ke tangan pluralitas hegemoni civil society memiliki konsekuensi tidak diindahkannya distingsi alamiah yang merupakan artikulasi dari antagonisme itu sendiri. Tidak mungkin memikirkan demokrasi yang diceraikan dari kekuasaan, dan tidak mungkin pula memikirkan kekuasaan yang diceraikan dari antagonisme alamiah Machiavellian: distingsi antara “penguasa” dan “yang dikuasai”; sebab penguasa selalu akan menemukan subjek untuk dikuasai.

Dengan mengambil pandangan Lefort, politik merupakan kuasi-representasi atas ”yang politis”. Relasi ini memiliki makna bahwa kekuasaan bekerja dalam tatanan simbolis. Wujud simbolisasi tersebut ditemukan dalam pemanggungan (staging) kekuasaan, atau apa yang disebut Lefort sebagai mise-en-scène (Marchart 2007: 93). Pemanggungan kekuasaan tersebut adalah peristiwa simbolis (symbolic event) yang memberikan makna (sens) sekaligus bentuk (forme) pada yang sosial dengan merepresentasikannya pada dirinya sendiri. Lefort mengatakan,

When we speak of symbolic organization, symbolic constitution, we seek to disclose beyond practices beyond relations, beyond institutions which arise from factual givens, either natural or historical, an ensemble of articulations which are not deducible from nature or from history, but which order the apprehension of that which presents itself as real” (Lefort dalam Flynn 2005: 118).

Dengan kata lain, pemanggungan kekuasaan harus digiring kepada ranah di mana ia menemukan bentuknya: kekuasaan perlu panggung di mana ia direpresentasikan. Tidak ada masyarakat tanpa kekuasaan, namun tidak ada kekuasaan tanpa representasi,

“Lefort suggests that power can only operate as represented; therefore political power and its representation are inseparable” (Steinmetz-Jenkins 2009: 109).

Dengan kalimat lain, tidak ada masyarakat tanpa ”kuasi-representasi” (Marchart, 2007: 93). Segi mise-en-forme inilah yang membedakan bentuk-bentuk pemerintahan, apakah totalitarianisme atau demokrasi, sekaligus menjadi pembeda dalam pendivisian asali masyarakat. Macey mengatakan,

“The comparison between democracy and totalitarianism shows that these societies do not differ only by the form of their government, but also by their mise en forme of human coexistence. In other words, the way in which they are organized and the relationships between people tied, is specific to each one of them” (Macey 1988: 15).

Apabila boleh disederhanakan, rangkaian di atas dapat digambarkan sebagai lingkaran semiosis, di mana kekuasaan berfungsi sebagai petanda (signified) dari identitas sosial sebagai penanda (signifier) yang memiliki acuan “panggung peristiwa simbolis” yang merepresentasikan jalinan signifikansi tersebut. Karena ini berada dalam level simbolis, maka tidak ada pondasi yang benar-benar kukuh, melainkan sebaliknya, representasi yang menjadi referen dari pemanggungan kekuasaan justru dijamin oleh tatanan simbolis itu sendiri. Dalam level simbolis, antagonisme mengandaikan konflik antara penguasa dan yang dikuasai (”masyarakat”). Antagonisme ini dapat dipandang sebagai kelindan antara konflik dalam tataran ontologis dan konflik dalam tataran ontis seperti diuraikan sebelumnya. Namun sebaliknya, masyarakat yang berbasis konflik murni juga tidak mungkin karena justru akan self-destructive. Oleh karena itu, konflik ontologis sebagai “Ada”-nya masyarakat memerlukan penyaluran simbolis (symbolic outlet), sebab menurut Lefort, tanpa adanya penyaluran simbolis, kumpulan manusia hanya akan menjadi “state of nature”.

Dengan demikian, kelindan antara konflik ontologis-ontis ini bukan semata-mata perbedaan atau oposisi, melainkan relasi bolak-balik. Antara politik dan “yang politis” dihubungkan oleh relasi permainan penghadiran dan penghapusan (presencing and absencing) secara sinambung. Bagi Lefort, syarat posibilitas bagi hadirnya (presence) politik adalah justru penghapusan/penghilangan (absencing) elemen ontologisnya. Sebaliknya, “yang politis” hadir (presence) ketika terjadi penghilangan ”pengada ontis” (ontic being) dari fakta-fakta partikular politik. Akan tetapi ini dimainkan dalam level simbolis. Dick Howard menafsirkan “yang politis” sebagai kehadiran simbolis di mana ”eksistensi sebagai ketidakhadiran yang nyata (the real absence) membuat perubahan politik menjadi mungkin” (Howard dalam Marchart 2007: 91).

Dalam masyarakat demokratis, antagonisme semacam ini memustahilkan adanya sebuah partai tunggal (sebagai salah satu bentuk penyaluran simbolis) yang secara penuh mendominasi partai-partai lain. Juga tidak ada seorang aktor sosial yang dapat memegang peran sebagai pembentuk makna sosial sebagai keseluruhan, karena permainan divisi-divisi sosial akan selalu mencegah aktor tunggal yang memonopoli makna sosial (“figure of absence”).

Penguasa dan masyarakat bersifat relasional, tanpa saling meniadakan. Yang satu menjadi syarat posibilitas bagi identitas yang lain. Pondasi masyarakat dibentuk melalui relasi konfrontasi mutual sebagai syarat posibilitasnya. Masyarakat hanya dapat terbentuk melalui proses self-division. Namun sekali lagi, ini terjadi dalam level simbolis, sebab kemutlakan itu tidak mungkin terjadi. Artinya, masyarakat sesungguhnya dibangun di atas pondasi yang hampa (void). Setiap bentuk masyarakat harus selalu melalui pengalaman akan yang hampa ini. Implikasinya, identitas masyarakat juga berdiri di atas basis yang hampa tersebut.

Dalam insight Lacanian, kekosongan ini kemudian diisi oleh Yang Simbolis (The Symbolic), sebagaimana diterangkan sebelumnya. Namun yang simbolis ini selalu diganggu oleh kontingensi radikal yang niscaya, yaitu absennya pondasi itu sendiri. Absennya pondasi inilah Yang Nyata (The Real), yakni keniscayaan yang tidak dapat sepenuhnya dikontrol, diringkus, dan ditotalisasi oleh sistem apapun. Oleh karena itu, keniscayaan ini membutuhkan proses yang bersifat imajiner, dengan tujuan untuk menutupi atau menyembunyikan absennya pondasi yang berpangkal pada konflik pendivisian asali (original division) tersebut. Penyembunyian ini dalam wawasan Lacanian disebut fase “Imajiner” (The Imaginary), dalam pelbagai bentuknya.

Mengapa absennya pondasi masyarakat mesti disembunyikan dalam Yang Imajiner? Lefort beralasan, mana mungkin kita dapat menerima fakta bahwa pondasi masyarakat kita hanyalah sebuah jurang tanpa dasar yang secara paradoksikal justru menjadi syarat posibilitas berdirinya masyarakat? Namun kendati demikan usaha penutupan dan penyembunyian imajiner ini “ditakdirkan” untuk selalu gagal akibat gangguan dari keniscayaan The Real tersebut.

Referensi:

  • Hansen, Allan Dreyer & Sonnichsen, André. 2014. Radical Democracy, Agonism and the Limits of Pluralism: An Interview with Chantal Mouffe. Distinktion, 15(3), 263-270.
  • Kapoor, Ilan, 2014, Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism? The Relevance of the Habermas-Mouffe. Debate for Third World Politics, Alternatives: Global, Local, Political, Vol. 27, No. 4 (Oct.-Dec. 2002), pp. 459-487
  • Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, 1998, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (Second Edition), London and New York: Verso Books
  • Lefort, Claude, 1978, Les Formes de l‟historie, Paris: Galimard
  • Lefort, Claude, 1988, Democracy and Political Theory, (translated by Richard Macey), Polity Press
  • Lefort, Claude, 2000, Writing: The Political Test (translated by David Ames Curtis), Durham, North Carolina: Duke University Press
  • Macey, David, Introduction dalam Lefort, Claude, 1988, Democracy and Political Theory, Polity Press
  • Marchart, Oliver, 2007, Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau, Edinburgh Univerity Press
  • Mouffe, Chantal (ed.), 1992, Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community, London and New York: Verso Books
  • Mouffe, Chantal, 2000, The Democratic Paradox. London and New York: Verso Books
  • Mouffe, Chantal, 2003, The Return of the Political. London and New York: Verso Books
  • Mouffe, Chantal, 2005, On The Political. London: Routledge
  • Rancière, Jacques, 2006, Hatred of Democracy (S. Corcoran, tr.). London: Verso.
  • Ricoeur, Paul, 1965, “The Political Paradox”, in History and Truth (Translated by Charles A Kelby), Evanston, Ill: Northwestern University Press, 1965, pp. 247-270
  • Seferiades, Seraphim, 2007, Radical Democracy: Semantics and History, A Very Short Introduction, Paper Prepared for Presentation at WS-4 Helsinki ECPR, 8-11 May 2007, retrieved from https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/0ceecba0-41d5-4b88-ba43-b3e2829e1a8f.pdf
  • Steinmetz-Jenkins, Daniel, 2009, Claude Lefort and the Illegitimacy of Modernity, Journal for the Cultural and Religious Theory, vol JCRT 10.1 Winter 2009
  • Wenman, Mark Anthony, 2003, Laclau or Mouffe? Splitting the Difference, Philosophy and Social Criticism Volume: 29 issue: 5, page(s): 581-606
Aditya Permana