Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo meminta pemerintah lebih jeli dalam mengalokasikan dana untuk kebutuhan blanko e-KTP. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengaku heran kenapa hal itu bisa terjadi. Menurut dia, Kemendagri mestinya mengutamakan anggaran yang prioritas. Apalagi yang berkaitan dengan barang terpenting yang mesti dimiliki warga negara yaitu e-KTP.

Pendiri Synergy Policies sekaligus dosen jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Dinna Wisnu, menyayangkan, soal terjadinya kekurangan anggaran Kemendagri untuk penyediaan blanko e-KTP. Sebab, pengadaan e-KTP sangat krusial buat WNI dalam mengakses layanan publik.

Lengkapnya dapat dibaca di sini.