Taiwan, Simbol Demokrasi Asia
KEMENANGAN petahana Presiden Tsai Ing-wen dalam pemilihan umum presiden secara langsung pada Sabtu (11/01) telah menunjukkan kematangan demokrasi di Taiwan. Perolehan suara yang diberikan masyarakat Taiwan kepada Presiden Tsai mencapai lebih dari 57%.
Sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kancah pemilu presiden di Taiwan. Pemilu kali ini telah berhasil menjadikan Taiwan sebagai lambang demokrasi di Asia. Terdapat pelajaran berharga bagi perkembangan demokrasi yang dapat dipetik dari pengalaman Taiwan.
Melawan manipulasi politik
Menurut laporan yang diterbitkan National Endowment for Democracy (NED), sebuah organisasi nonpemerintah bergerak dalam penguatan demokrasi, salah satu tantangan terbesar bagi negara demokrasi di tengah era kemajuan teknologi dan digital ialah melawan pengaruh serta manipulasi politik dari rezim otoritatif seperti Tiongkok (National Endowment for Democracy, 2017). Rezim ini berusaha melakukan delegitimasi terhadap institusi demokrasi, yang mana pengaruh ekonomi dan sosial budaya dari negara otoriter cukup kuat.
Taiwan berhasil membuktikan bahwa demokrasi dapat bertahan di tengah maraknya manipulasi serta pengaruh dari pemerintah Beijing. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pemerintah Tiongkok diduga berupaya melakukan intervensi politik tidak hanya di Taiwan, tetapi juga Hong Kong dan Australia berdasarkan pernyataan yang disampaikan seorang pembelot Tiongkok, Wang ‘William’ Liqiang, kepada Organisasi Intelijen Keamanan Australia atau ASIO (Media Indonesia, 24/11/2019). Beijing diduga melakukan intervensi melalui lawan politik Tsai, kandidat presiden Han Kuo-yu, yang dianggap memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok dan mendukung kebijakan yang pro-Beijing.
Sebagai upaya untuk menghalau intervensi politik Tiongkok, maka Tsai dengan dukungan partainya, Democratic Progressive Party (DPP), mengesahkan aturan hukum antiinfiltrasi. Produk hukum ini dapat mempidanakan individu jika terbukti melakukan aksi-aksi penyusupan yang disokong pihak asing seperti menerima suap atau lobi politik dengan tujuan mengacaukan tatanan sosial dan politik, pemilihan umum, atau referendum.
Aturan hukum antiinfiltrasi disahkan legislatif Taiwan hanya berselang 2 minggu sebelum penyelenggaraan pemilu. Konsolidasi politik yang matang antara pemerintahan Tsai dan partai penguasa parlemen, DPP, telah mempercepat upaya pengesahan aturan hukum tersebut.
Tentunya bukan hal mudah bagi Taiwan dalam melawan manipulasi politik dari Tiongkok. Pengaruh Beijing dari segi ekonomi dan sosial budaya masih cukup kuat di Taiwan sehingga mudah bagi pemerintah Tiongkok daratan dalam melakukan intervensi politik.
Beberapa kalangan pebisnis dan investor mengkritik pengesahan aturan hukum antiinfiltrasi yang dianggap dapat semakin memperburuk kondisi perekonomian Taiwan. Namun, kampanye politik Presiden Tsai yang tetap mengedepankan urgensi nilai-nilai demokrasi bagi keberlangsungan Taiwan berhasil mendapat tempat di hati masyarakat.
Prinsip kebebasan, kesetaraan gender, serta penghargaan atas hak asasi manusia (HAM) yang gigih diperjuangkan oleh Tsai selama periode kepemimpinannya telah sukses menarik perhatian kalangan muda Taiwan. Generasi muda ialah kunci bagi kemenangan Tsai serta motor penggerak demokrasi dalam melawan penyebaran disinformasi oleh Beijing.
Mereka aktif melakukan pendidikan politik tentang nilai demokrasi dan penyaringan kebohongan informasi melalui media sosial, seperti LINE, Facebook, dan Twitter. Meskipun proses demokratisasi baru berjalan di Taiwan sekitar tiga dekade, tetapi pendidikan serta praktik-praktik demokrasi sudah cukup matang jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.
Perempuan dalam demokrasi
Ketika arus demokrasi menyebar dari negara-negara barat ke wilayah Asia pada era 1990-an, muncul argumentasi yang menyatakan nilai-nilai demokrasi liberal barat tidak sejalan dengan nilai konfusianisme yang berlaku di Asia Timur, termasuk Taiwan. Salah satu norma yang dimaksud ialah mengenai posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam pandangan masyarakat Asia Timur, posisi wanita di keluarga ialah mengurusi kebutuhan rumah tangga dan tidak mengambil bagian dalam urusan publik atau politik di masyarakat.
Pandangan tersebut tentunya tidak sejalan dengan pilar demokrasi yang menyerukan persamaan hak dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.Sebagai presiden wanita pertama yang terpilih secara demokratis di Taiwan dan tidak memiliki afiliasi dengan figur politisi pria, Tsai mematahkan tesis yang berkembang di era 1990-an tersebut.Taiwan telah bertransformasi menjadi negara industri yang mana perempuan mengambil peran, baik dalam ekonomi maupun politik.
Namun, perubahan ini tidak serta-merta menghapuskan nilai-nilai luhur konfusianisme di masyarakat. Prinsip itu tetap diajarkan pada bangku sekolah dan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di Taiwan.Keunggulan demokrasi di Taiwan juga tercermin dari jumlah perwakilan perempuan di parlemen atau yang umum dikenal dengan nama legislatif Yuan.Pada Pemilu 2016, anggota legislatif perempuan mengambil porsi 43 dari total 118 kursi atau setara dengan 38% dari total keanggotaan legislatif Yuan.
Angka ini melebihi jumlah anggota parlemen wanita yang ada di beberapa negara barat yang mana prinsip liberal demokrasi lahir dan tumbuh dengan pesat. Pada Pemilu 2020 kali ini, jumlah kuota perempuan dalam parlemen diperkirakan meningkat menjadi sekitar 40%. Selain itu, beberapa aktivis prodemokrasi di Taiwan ialah para wanita dan mereka menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan prinsip demokrasi. Salah satunya ialah Lai Pin-yu yang memimpin gerakan sunflower pada 2014. Memprotes kebijakan pemerintah Taiwan dalam proses pengesahan perjanjian perdagangan bebas jasa dengan Tiongkok tanpa melalui tahapan review di legislatif.
Dalam Pemilu 2020, Lai melangkahkan kaki sebagai anggota parlemen bersama dengan DPP, partai pendukung Tsai Ing-wen. Pemilu Taiwan 2020 telah membawa angin segar bagi kemajuan demokrasi yang sebelumnya sempat menurun di berbagai belahan dunia selama beberapa dekade terakhir. Taiwan, negara yang selalu berada di bawah ancaman manipulasi Beijing serta penganut prinsip konfusianisme dalam kehidupan bermasyarakat, telah mencetak prestasi sebagai simbol demokrasi di Asia dan mendapatkan pengakuan dunia internasional.
Penulis: Ratih Kabinawa, Program Doktor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Studi Asia the University of Western Australia.