Covid-19 dan Masalah Transparansi

Jakarta – 24 Maret 2020. Bagaimana masalah kesigapan pemerintah, kebijakan terkait informasi, penanganan pemerintah terkait infosmasi, disinformasi, misinformasi, dan transparansi terkait krisis? Apalagi jika ekonomi menjadi prioritas sebuah negara? Dinna Prapto Raharja, pengajar Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, menulis sebuah artikel di www.inews.id mengenai kaitan antara problem-problem di atas.

Dari pemerintah sendiri, terdapat berbagai respon yang berbeda dalam menghadapi krisis akibat virus Korona. Kasus di Hong Kong menjadi salah satu penyebab pemerintah China akhirnya mulai membuka diri dan segera melancarkan strategi untuk mengurangi penyebaran virus ini. China mengambil langkah yang ekstrem dengan melakukan lockdown dan membangun fasilitas kesehatan raksasa dalam waktu yang cepat. Sementara itu, Amerika Serikat justru secara terang-terangan menyatakan Covid-19 ini sebagai hoaks.

Indonesia juga tidak berbeda dengan China dan AS. Pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa virus Covid-19 tidak akan menyebar ke Indonesia karena beberapa alasan. Sebut saja seperti karena memiliki alam tropis, selalu mengonsumsi rempah-rempah hingga karena suka makan nasi kucing, walaupun disampaikan dalam konteks bercanda.

Kita menghadapi dilema tentang sumber informasi apa yang dapat dipercaya. Media sosial dan media daring lebih banyak mengejar click-bait dengan menuliskan judul-judul yang mengundang emosi dan menurunkan berita-berita yang belum terkonfirmasi atau berita-berita hoaks. Hal ini bertambah buruk ketika kompetisi politik di antara politisi semakin menyuburkan praktik-praktik tersebut.

Selengkapnya dapat dibaca di sini.