Kuliah Tamu Memahami Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Pada Selasa, 30 April 2021, Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara mengadakan kegiatan kuliah tamu mata kuliah Analisis Kebijakan Luar Negeri bertajuk “Memahami Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Indonesia”. Kuliah tamu ini diisi oleh Pandu Utama Manggala, Sekretaris II Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Kuliah tamu dilaksanakan secara daring pada 11:00–13:00 WIB dalam platform Zoom. Kuliah tamu ini dihadiri oleh empat dosen dan 145 mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara.
Pandu memulai kuliah tamu dengan menjelaskan apa itu kebijakan luar negeri dan mengapa kebijakan luar negeri itu penting. Menurut Pandu, kebijakan luar negeri adalah penyeimbang antara tujuan, kepentingan nasional, dan permintaan domestik suatu negara, dengan kepentingan, kewajiban internasional, dan kendala eksternal negara itu di politik intrnasional. Dalam mengambil kebijakan luar negeri, negara perlu menyelaraskan apa yang mereka inginkan dengan apa yang mereka butuhkan. Konferensi tingkat tinggi bukanlah indikator untuk aktivisme internasional. Negara tidak boleh mencairkan kepentingan nasional dari kepentingan internasional. Pandu juga menjelaskan hubungan antara diplomasi dan politik domestik menggunakan logika “two-level games” yang diajukan oleh Robert D. Putnam. Menurut Putnam, politik dalam negeri dan hubungan internasional sering kali terkait erat.
Pandu kemudian menyangkal anggapan-anggapan bahwa Indonesia menjadi lebih “inward looking”, meninggalkan ASEAN, maupun berporos menuju negara tertentu. Ia menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia akan terus dipandu oleh prinsip-prinsip bebas-aktif, keharusan untuk memenuhi kepentingan nasional, serta keharusan untuk melayani kepentingan nasional. Indonesia ingin menyeimbangkan pembangunan norma dengan inisiatif yang didorong oleh kepentingan, menemukan keseimbangan yang tepat antara multilateralisme dan bilateralisme, serta memenuhi kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Sebagai kekuatan menengah, Indonesia akan terus memainkan peran konstruktif dalam menangani kekuatan global. Namun, juga ada prioritas baru, misalnya perlindungan warga negara yang menjadi agenda utama Indonesia.
Terkait ASEAN, Pandu menjelaskan bahwa Indonesia akan terus menjadi pendukung kuat ASEAN, berusaha menjaga otonomi strategis ASEAN, mempertahankan peran ASEAN sebagai pengelola tatanan kawasan, dan membangun Indo-Pacific Outlook berdasarkan prinsip-prinsip sentralitas ASEAN. Di lingkungan strategis Asia, Indonesia berusaha meyakinkan Tiongkok, Jepang, dan mitra lainnya untuk lebih condong ke Indonesia, bukan sebaliknya. Indonesia tidak menginginkan Pax Americana maupun Pax Sinica, tetapi ingin mempertahankan otonomi strategis ASEAN.
Pandu lalu menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia dapat dilihat sebagai “diplomasi tanpa diplomat” – bukan hanya diplomat yang menentukan kebijakan luar negeri Indonesia, melainkan seluruh aktor terkait. Ia mendeskripsikan kebijakan luar negeri Indonesia menggunakan model politik birokrasi. Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, kerja pemerintah kita adalah kerja tim, bukan tujuan yang dimiliki setiap menteri maupun ego sektoral. Dalam membangun bangsa yang besar seperti Indonesia, kementerian dan lembaga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dengan agenda yang berbeda.
Terakhir, Pandu menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia menjadi inovatif dalam strategi dan pendekatan. Tujuan utamanya adalah mengubah pemikiran “security from”, menjadi tindakan “security with”. Dua kekuatan pentingnya adalah kekuatan komunikasi untuk menunjukkan Indonesia tidak mengancam negara-negara lain, dan konferensi untuk mempertemukan inisiatif dengan negara-negara lain.
Sesi kuliah tamu ini diakhiri dengan dua sesi diskusi dan tanya-jawab, yang masing masing sesi diisi dengan tiga pertanyaan dari mahasiswa yang dijawab oleh Pandu.
