Dosen HI Binus: AUKUS di Indo-Pasifik Buat Negara Anggota ASEAN Harus Prioritaskan Pertahanan
Pada Jumat, 12 November 2021, dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Bina Nusantara (BINUS), Dr. Curie Maharani Savitri, menjadi narasumber webinar bertajuk “AUKUS in the Indo-Pacific: Balancing or Provoking?” yang diadakan oleh The Habibie Center (THC).
Webinar ini membahas pembentukan pakta keamanan antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat yang disebut AUKUS, dan implikasinya terhadap dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Selain Dr. Curie, narasumber lain webinar ini antara lain Dr. Malcolm Davis, analis senior Australian Strategic Policy Institute (ASPI) dan Kol. Inf. Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, Ph.D., perwira TNI Angkatan Darat dan dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan). Webinar ini dimoderatori oleh Luthfy Ramiz, peneliti ASEAN Studies Program di THC.
Dalam diskusi ini, Dr. Curie membahas bagaimana ASEAN harus mengatasi divergensi di Laut Tiongkok Selatan karena adanya pakta keamanan AUKUS. Menurut Dr. Curie, tanggapan negara-negara anggota ASEAN terhadap pembentukan AUKUS menunjukkan berkembangnya perpecahan dan kelumpuhan strategis antara negara-negara anggota ASEAN. Padahal, pakta tersebut memiliki berbagai kemungkinan dampak keamanan terhadap ASEAN. Hal ini karena adanya dinamika persenjataan antara negara-negara anggota AUKUS berhadapan dan Tiongkok. Terdapat kemungkinan Laut Tiongkok Selatan menjadi tempat kemungkinan konflik berikutnya di kawasan Indo-Pasifik.
Menghadapi kemungkinan tersebut, apa yang harus menjadi fokus ASEAN? Menurut Dr. Curie, ASEAN harus mengkaji ulang isu netralitas dan keselamatan (safety). ASEAN perlu mempertimbangkan apakah prinsip kawasan yang damai, bebas, dan netral (Zone of Peace, Freedom and Neutrality/ZOPFAN) di kawasan Asia Tenggara, termasuk otonomi strategis dan imparsialitas dalam menghadapi persaingan antara negara-negara adidaya, masih dimungkinkan? Kemudian, ASEAN perlu meredefinisi netralitas menjadi keselamatan, melalui hukum dan konvensi internasional. Akhirnya, ASEAN harus menerapkan netralitas bersenjata dengan memprioritaskan pembangunan pertahanan negara-negara anggota masing-masing.
Diskusi disiarkan secara langsung di kanal YouTube THC: https://www.youtube.com/watch?v=WlLsPGjPmPQ. THC adalah lembaga riset independen, nonpemerintah, dan nonprofit yang didirikan oleh mantan presiden B. J. Habibie dan keluarga, yang berfokus pada isu modernisasi dan demokratisasi di Indonesia.