Salah satu Dosen HI BINUS, Tangguh Chairil, menyoroti urgensi peningkatan kapasitas keamanan maritim Indonesia setelah dicanangkannya visi Poros Maritim Dunia pada tahun 2014. Menurutnya, sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi ancaman maritim yang kompleks, mulai dari sengketa Laut China Selatan, IUU Fishing, terorisme maritim, hingga pembajakan dan perampokan bersenjata.

Dalam analisisnya, Tangguh menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya memperkuat tata kelola keamanan maritim melalui dua lembaga utama TNI Angkatan Laut (TNI-AL) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah kesenjangan, seperti tumpang tindih kewenangan antar-lembaga, lemahnya maritime domain awareness, serta keterbatasan aset dan peralatan pendukung patroli laut. Ia menegaskan bahwa tanpa penguatan institusi dan koordinasi yang jelas, ancaman maritim akan sulit ditangani secara efektif.

Analisis ini menjadi bagian dari diskusi akademik mengenai strategi peningkatan keamanan maritim Indonesia yang lebih responsif, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika kawasan.

Baca artikel dari Dosen HI BINUS disini