JAKARTA – Perubahan iklim kini resmi meninggalkan statusnya sebagai isu lingkungan semata dan telah bertransformasi menjadi agenda sentral dalam geopolitik dan tatanan ekonomi dunia melalui diplomasi iklim pertarungan ekonomi politik. Menurut laporan peringatan dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang menyoroti bahwa semakin sempitnya waktu untuk menahan laju pemanasan global di ambang batas 1.5°C, kini memaksa negara-negara untuk merombak total strategi mereka.

Diplomasi iklim saat ini tidak lagi sekadar kompetisi tentang siapa yang lebih peduli lingkungan, melainkan telah menjadi arena pertarungan ekonomi politik yang baru. Penguasaan teknologi hijau dan strategi diplomasi iklim kini menjadi instrumen paling krusial bagi setiap negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di kancah global.

Dimensi Ekonomi Politik dalam Diplomasi Iklim: Dari Janji Emisi ke Keadilan Pendanaan

Masa depan kebijakan global diprediksi tidak lagi hanya didominasi oleh perdebatan-perdebatan mengenai penurunan emisi di atas kertas. Fokus negosiasi internasional kini bergeser tajam pada implementasi nyata, keadilan iklim (climate Justice), serta pendanaan iklim (climate Finance).

Dinamika ini memunculkan garis demarkasi yang semakin jelas antara negara maju (Global North) dan negara berkembang (Global South). Berbagai forum internasional kini diwarnai oleh tuntutan negara berkembang agar negara-negara maju segera merealisasikan komitmen finansial mereka. Pendanaan ini  sangatlah vital untuk membiayai kerugian dan kerusakan (Loss and Damage) serta memfasilitasi transisi energi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap krisis iklim.

Menjembatani Teori dan Realitas Lewat Program Enrichment (3+1)

Menghadapi model diplomasi iklim yang kian kompleks, pemahaman teoritis di ruang kelas dinilai tidak lagi mencukupi. Kompleksitas pembuatan kebijakan global menuntut kepekaan analitis dan pemahaman praktis yang tajam dari generasi penerus.

Merespons tantangan ini, Program Enrichment yang diusung oleh BINUS, khususnya pada program studi Hubungan Internasional (HI), mengambil peran krusial sebagai jembatan antara teori akademis dan realitas lapangan. Melalui berbagai jalur Enrichment mulai dari magang (internship) di kementerian dan lembaga internasional, riset independen, hingga study abroad mahasiswa didorong untuk terjun langsung ke dalam ekosistem perumusan kebijakan global.

Mahasiswa HI BINUS membutuhkan lebih dari sekadar pemahaman tekstual. Melalui paparan dunia nyata ini, Binusian dapat melihat langsung bagaimana alotnya sebuah negosiasi kebijakan internasional atau bagaimana regulasi iklim berdampak langsung pada masyarakat. Pengalaman komprehensif ini melatih insting diplomasi dan nalar kritis mereka agar tidak sekadar menjadi pengamat pasif di tengah dinamika global.

Diplomasi iklim akan terus berevolusi menjadi arena yang menentukan arah tatanan dunia. Melalui persiapan matang dan eksposur praktis dalam program enrichment, lulusan HI BINUS diharapkan siap turun tangan untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang adil, strategis dan berdampak nyata di masa depan.

Ditulis oleh: Adrian Fausta Priyambada