Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2024, yang dihadiri oleh delegasi dari seluruh penjuru dunia — mencerminkan kompleksitas tatanan global yang semakin multipolar. (Sumber: detikNews)

JAKARTA – Persaingan antara Amerika Serikat dan China, perang Rusia – Ukraina, hingga pengaruh BRICS merupakan tanda roda dunia sekarang mengarah ke arah yang multipolar. Pergeseran geopolitik menghasilkan ketidakpastian global, serta tekanan baru bagi banyak negara, termasuk Indonesia dalam menentukan kebijakan politik bebas aktif di tengah dinamika global sekarang. Pergeseran geopolitik ini tidak hanya melahirkan ketidakpastian global, tetapi juga memunculkan tekanan nyata bagi banyak negara termasuk Indonesia dalam menentukan kompak kebijakan luar negerinya.

Era multipolar merujuk pada kondisi di mana kekuasaan dunia tidak lagi terpusat dalam kekuatan tunggal. Dalam beberapa dekade terakhir, dominasi Barat mendapat tantangan serius dari China, Rusia, serta koalisi negara-negara berkembang dalam kerangka BRICS. Kini, parameter kekuatan global, semakin luas yang tidak hanya memandang kekuatan militer dan ekonomi, tetapi mencakup teknologi, narasi budaya dan pengaruh geopolitik.

Bebas Aktif sebagai Prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Konferensi Asia-Afrika di Bandung, 18 April 1955 — momen bersejarah yang menjadi fondasi semangat non-alignment dan lahirnya prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia. (Sumber: KompasPedia)

Sejak Zaman Soekarno, Indonesia memegang prinsip kebijakan luar negeri nya yaitu politik bebas aktif yang diartikan bebas dari blok manapun dan aktif dalam upaya perdamaian internasional. Prinsip ini dilahirkan dari Perang Dingin, ketika dunia terbelah antara blok barat dan blok timur. Kini, terdapat pertanyaan besar yang muncul yaitu apakah prinsip bebas aktif masih relevan di era multipolar?

Jawabannya bukan sekadar ya atau tidak. Bebas aktif jika dibaca lebih dalam lagi bukan hanya strategi geopolitik melainkan sebuah nilai mengenai kedaulatan dan identitas suatu bangsa. Sebagaimana dianalisis oleh Lowy Institute, non-alignment di era ini bukan berarti pasif atau tidak berpihak secara buta, melainkan suatu pendekatan yang membuka ruang bagi negara untuk menciptakan lebih dari keselarasan kepentingan.

Dalam dunia multipolar, justru fleksibilitas inilah yang menjadi kekuatan sekaligus dilema. Di satu sisi, Indonesia bisa memanfaatkan rivalitas global untuk kepentingan nasionalnya bermain di antara kekuatan besar tanpa harus memilih salah satu secara bulat. Di sisi lain, terlalu lama berada di zona abu-abu berisiko membuat Indonesia kehilangan kredibilitas atau terlihat inkonsisten di mata panggung internasional.

Indonesia di Antara AS, China, dan BRICS


Foto bersama para pemimpin negara anggota pada KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, 2025 — Indonesia hadir sebagai anggota penuh pertama dari Asia Tenggara. (Sumber: Sekretariat Negara Republik Indonesia)

Rivalitas antara AS – China menjadi ujian yang paling konkret dalam posisi Indonesia. Di bidang ekonomi, angka menunjukkan bahwa China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan total perdagangan bilateral yang mencapai $147,8 miliar pada tahun 2024, naik 6,1 persen dari tahun sebelumnya. Di bidang keamanan, Indonesia mengandalkan hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Dua kepentingan ini tidak selalu berjalan seiring dan itulah yang membuat pilihan kebijakan luar negeri di Indonesia semakin kompleks untuk dirumuskan.

Di saat yang sama, Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025, menjadikannya negara Asia Tenggara pertama yang masuk dalam blok tersebut. Mayoritas orang membaca ini sebagai sinyal kecondongan ke arah blok non-Barat. Namun, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa keanggotaan BRICS adalah sebuah “wujud nyata dari kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia,” sekaligus menyatakan Indonesia bertekad menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik.

Untuk membuktikan keseimbangan posisi Indonesia, secara bersamaan menyatakan minat bergabung dalam OECD blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Menurut CSIS, strategi ini adalah upaya nyata Indonesia menjaga netralitasnya di tengah tekanan dari dua kutub yang berbeda.

Enrichment: Ketika Ruang Kuliah Bertemu Meja Diplomasi


Michael Jelantik, mahasiswa Hubungan Internasional BINUS University semester 6, selama menjalani program enrichment magang di Direktorat Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri RI. (Sumber: Dokumentasi Pribadi Michael Jelantik)

Kompleksitas kebijakan luar negeri Indonesia di era multipolar tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan pengambil kebijakan tetapi ia juga mulai dirasakan oleh generasi muda yang terjun ke dunia diplomasi sejak bangku kuliah. Program enrichment yang dijalankan oleh jurusan Hubungan Internasional BINUS University merupakan salah satu upaya untuk menjembatani teori di kelas dalam praktik nyata lapangan. Melalui program ini, mahasiswa ditempatkan di berbagai institusi pemerintahan salah satu nya Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Michael Jelantik atau kerap disapa Michael, mahasiswa HI BINUS semester 6 dengan latar belakang streaming keamanan. Michael menjalani program enrichment yaitu dengan mengambil magang di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, rutinitas yang biasa ia lakukan mencakup seperti mengikuti rapat, menyusun notulensi, media monitoring, hingga berdiskusi langsung dengan diplomat dari situ ia menemukan bahwa jarak teori di kelas dan praktik jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan.

Terdapat satu momen yang paling membuka perspektifnya adalah ketika menyaksikan langsung bagaimana prinsip non-interference ASEAN bekerja atau justru tidak bekerja dalam menghadapi isu di kawasan. Di kelas, prinsip itu diajarkan sebagai fondasi sebagai menjaga stabilitas hubungan anggota. Namun secara realita di Kemlu jauh lebih bernuansa, prinsip yang sama juga membatasi kecepatan respons kawasan ketika krisis benar-benar terjadi. Dari latar belakang Michael yang fokusnya terhadap keamanan, ia melihat dilemma ini tidak berhenti ke di ranah diplomasi tetapi merambat ke dimensi human security, stabilitas politik, hingga dampak regional dari gejolak internal satu negara anggota.

Hal serupa ia rasakan ketika mengamati bagaimana prinsip bebas aktif diterapkan di tengah dunia multipolar. “Bebas aktif itu sering ada di grey area. Bukan berarti Indonesia tidak punya sikap, tapi karena Indonesia harus menimbang antara prinsip, kepentingan nasional dan stabilitas kawasan. Diplomasi itu bukan cuma soal Indonesia harus berpihak ke siapa tetapi bagaimana Indonesia tetap punya ruang gerak, tetap relevan, dan tetap bisa berkontribusi tanpa kehilangan independensi politik luar negeri”, ujar Michael

 

Mencari Postur Politik Luar Negeri Indonesia yang Konsisten

Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur — menegaskan komitmen Indonesia sebagai pemain aktif di panggung diplomasi kawasan dan global. (Sumber: CNBC indonesia)

Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan memilih kawan atau lawan, melainkan merumuskan posisi yang konsisten di tengah dunia yang terus bergerak. Dilansir dari laman The Diplomat, pendekatan Prabowo paling tepat digambarkan sebagai “more active, but still free” pernyataan tersebut sangatlah tegas dan ambisius dari pendahulunya, namun tetap berpegang pada komitmen non-alignment jangka panjang. Bahkan di forum St. Petersburg pada 2025, Prabowo menekankan langsung: “We have always adhered to and will continue to maintain a non-aligned policy”.

Era multipolar tidak membutuhkan Indonesia yang diam tetapi membutuhkan Indonesia yang aktif mengartikulasikan kepentingannya, baik di panggung ASEAN, G20, maupun forum-forum multilateral lainnya. Bebas aktif di era multipolar bukan berarti bebas dari tanggung jawab atau aktif tanpa arah tetapi ia seharusnya menjadi guideline untuk membangun kepercayaan strategis dengan berbagai mitra, tanpa menjadi boneka dari satu kekuatan.

Dalam dunia yang terlihat semakin tidak pasti, konsistensi prinsip menjadi arah dan aset diplomatik yang paling berharga. Ke arah mana politik luar negeri Indonesia? Jawabannya ada pada kemampuan Indonesia untuk mendefinisikan ulang kebijakan bebas aktif bukan sebagai sikap pasif di luar panggung, melainkan sebagai simbol keberanian untuk menjadi pemain yang ikut membentuk aturan mainnya sendiri. 

Ditulis oleh: Adrian Fausta Priyambada