JAKARTA – Di tengah pergeseran tatanan global menuju multipolaritas ditandai dengan persaingan negara AS-Tiongkok, melemahnya institusi multilateral dan meningkatnya konflik di berbagai kawasan, Asia Tenggara menjadi pusat perhatian karena relatif menjaga stabilitas di tingkat kawasan. Salah satu kunci nya adalah, budaya dialog yang dibangun di wilayah ini, telah lama mengakar sebagai prinsip utama ASEAN khususnya dalam menyelesaikan konflik dan stabilitas kawasan.

ASEAN di Tengah Pergeseran Tatanan Global: Menjaga Stabilitas Melalui Dialog

Runtuhnya Tembok Berlin pada 1989 dan disusul bubarnya rezim Uni Soviet 1991 menandai berakhirnya Perang Dingin sekaligus melahirkan tatanan dunia yang bersifat unipolar. Amerika Serikat tampil sebagai kekuatan dominan tunggal secara militer, ekonomi, maupun ideologis dan mengambil peran sebagai penjamin stabilitas global yang kemudian populer disebut sebagai polisi dunia.

Namun, dominasi unipolar AS mengalami penyurutan seiring bangkitnya kekuatan-kekuatan baru di panggung global. Negara China tumbuh menjadi rival yang menantang hegemoni AS, tidak hanya secara ekonomi melalui program Belt Road Initiative (BRI) dan ekspansi teknologinya, tetapi juga secara ideologis. Rusia, meskipun secara ekonominya jauh lebih kecil, tetapi jumlah kekuatan militernya dinilai sangat agresif seperti yang terlihat dalam invasi ke Ukraina pada tahun 2022 lalu. Di sisi lain, India, Turki, dan blok Global South semakin berani mengambil posisi independen yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan Barat. Tatanan dunia pun bergeser dari yang sebelumnya didominasi satu kekuatan, menuju sistem yang lebih multipolar dan cair.

Pergeseran ini bukan sekadar perubahan dalam peta kekuatan, tetapi  juga tercermin dalam serangkaian peristiwa geopolitik yang mengguncang tatanan internasional. Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 menjadi salah satu bukti paling nyata Dewan Keamanan PBB lumpuh akibat hak veto, sementara dunia terpecah antara Barat yang mengutuk keras dan sebagian Global South yang memilih abstain atau bersikap netral. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, eskalasi di Laut China Selatan semakin mengkhawatirkan, dengan klaim tumpang tindih antara China dan beberapa negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia yang terus memanas hingga hari ini. Lebih dari itu, institusi multilateral seperti WTO dan PBB semakin kehilangan kapasitasnya untuk menghasilkan konsensus global yang efektif.

Di tengah kondisi inilah Asia Tenggara menghadapi tekanan yang nyata. ASEAN sebagai organisasi regional kawasan ini dituntut untuk membuktikan relevansinya, organisasi ini selalu bermuara kepada satu pendekatan yaitu dialog. 

The ASEAN Way dan Prinsip Konsensus: Instrumen Penjaga Stabilitas

Pendekatan dialog yang dipilih oleh ASEAN dalam menghadapi situasi ini bukanlah tanpa bentuk. Fondasi utama dari seluruh interaksi diplomatik di Asia Tenggara bertumpu pada apa yang dikenal sebagai “The ASEAN Way”. Pada prinsip kedaulatan, non – intervensi terhadap urusan domestik negara anggota, penyelesaian sengketa secara damai.

Dalam studi Hubungan Internasional, prinsip konsensus dalam ASEAN seringkali dipandang unik sekaligus kontroversial. Berbeda dengan institusi barat yang kerap menerapkan sistem voting mayoritas. ASEAN mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk mencapai mufakat sebelum kebijakan tersebut disahkan. Prinsip ini diadopsi bukan tanpa alasan, di kawasan yang sangat heterogen baik dari segi sistem politik, tingkat pertumbuhan ekonomi, hingga kedekatan ideologis dengan kekuatan besar, konsensus bertindak sebagai lem perekat. Prinsip ini memastikan bahwa suara negara apa pun memiliki bobot yang sama dengan negara besar, sehingga mencegah dominasi kekuatan satu aktor dan menjaga kohesi internal kawasan.

Laut China Selatan dan Polarisasi Global

Namun, di era multi polarisasi yang kian cair ini, instrumen The ASEAN Way dan prinsip konsensus menghadapi ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tantangan terbesar muncul dari dalam dan luar kawasan.

Secara eksternal, Laut China Selatan menjadi titik yang menguji solidaritas ASEAN. Klaim sepihak atas wilayah perairan bersinggungan langsung dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) beberapa negara anggota. Di sini, prinsip konsensus sering kali menghadapi tantangan yang sangat berat. Adanya ketergantungan ekonomi atau kedekatan geopolitik beberapa negara anggota non-kontestan terhadap kekuatan besar, membuat ASEAN kerap kesulitan mengeluarkan pernyataan bersama yang tegas dan mengikat terkait isu-isu sensitif. Polarisasi global memaksa negara-negara Asia Tenggara berada di posisi dilematis, di mana dialog regional sering kali berjalan lambat sementara eskalasi di lapangan terus dinamis.

Menghubungkan Teori Kelas Dalam Realitas Lapangan

Untuk memahami dinamika stabilitas kawasan dan persaingan geopolitik tidak berhenti di ruangan kelas saja, tetapi melalui kesempatan untuk terlibat langsung ke realitas lapangan. Melalui Program Enrichment HI BINUS, khususnya jalur Internship Track teori-teori mengenai diplomasi dialog mengenai kedaulatan dapat disaksikan langsung dalam operasionalisasi kebijakan luar negeri serta dinamika institusi regional.

Pengalaman magang di lembaga pemerintah seperti di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Memberikan pengalaman dan pembelajaran mengenai bagaimana narasi stabilitas diproduksi dan dikomunikasikan ke publik. 

Rexlie Tan Binusian 2027, berkesempatan mengambil jalur enrichment magang langsung di ASEAN Secretariat. Pengalaman di lingkungan ASEAN memberikan gambaran nyata tentang bagaimana prinsip konsensus dan The ASEAN Way dioperasikan sehari-hari membuktikan  bahwa di balik kompleksnya proses birokrasi regional, ada upaya konstan untuk menjaga agar saluran di komunikasi antarnegara tidak pernah terputus. Pada akhirnya, program Enrichment ini berhasil menjembatani jurang antara analisis akademik di bangku kuliah dengan implikasi kerja di lapangan.

 

Ditulis Oleh: Adrian Fausta Priyambada