Kuliah tamu bahas dinamika kebijakan luar negeri Indonesia dari masa ke masa

Jakarta, 3 Januari 2025 — Program Studi Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (HI BINUS) menggelar kuliah tamu bertema “Indonesian Foreign Policy” yang menghadirkan Antony Mula, Diplomat/Foreign Service Officer dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Global Learning System (GLS) BINUS, sebuah sistem pembelajaran yang melibatkan mitra industri dan akademik dari dalam maupun luar negeri untuk memperkuat pengalaman belajar mahasiswa.

 

Mengenal Konsep dan Aktor Kebijakan Luar Negeri

Dalam paparannya, Bapak Antony menjelaskan sejumlah konsep utama dalam kebijakan luar negeri, seperti kepentingan nasional, aktor kebijakan, dan aset/kapabilitas negara.

Kepentingan nasional mencakup aspek kesejahteraan, nilai-nilai, keamanan, dan kelangsungan hidup.
Aktor kebijakan luar negeri, menurutnya, meliputi pemimpin negara dan lingkaran dalamnya, kementerian/lembaga, militer, serta kelompok kepentingan.
Sementara itu, aset dan kapabilitas dapat berupa kekuatan militer, ekonomi, geografi, perwakilan diplomatik, dan diaspora Indonesia di luar negeri.

Perjalanan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Bapak Antony juga menelusuri evolusi kebijakan luar negeri Indonesia dari masa ke masa.
Pada era perjuangan kemerdekaan (1945–1949), fokusnya adalah memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaan.
Pada era Soekarno (1950–1965), Indonesia menekankan solidaritas negara-negara baru merdeka serta memainkan peran kepemimpinan global—antara lain melalui Konferensi Asia-Afrika (1955) dan Gerakan Nonblok (1961).

Memasuki masa Orde Baru Soeharto (1966–1998), kebijakan luar negeri diarahkan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas kawasan, termasuk inisiatif seperti pembentukan ASEAN (1967) dan integrasi Timor-Timur (1976).

Pasca-Orde Baru, pada masa kepemimpinan B. J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan luar negeri berfokus pada pemulihan ekonomi, demokratisasi, dan penanggulangan terorisme.
Sementara pada era Joko Widodo (2014–2024), Indonesia menitikberatkan diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara, serta memperkenalkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dan Pacific Elevation Vision.

Diskusi Era Prabowo: Arah Baru Diplomasi Indonesia

Sebagai penutup, Bapak Antony mengajak mahasiswa untuk berdiskusi mengenai arah kebijakan luar negeri pada era Presiden Prabowo Subianto.
Ia menantang peserta untuk menganalisis tiga pertanyaan utama:

  1. Apa kepentingan nasional Indonesia pada era Prabowo?

  2. Siapa aktor-aktor utama dalam perumusan kebijakan tersebut?

  3. Apa saja aset dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkannya?

Melalui kuliah tamu ini, mahasiswa HI BINUS diharapkan dapat memahami dinamika kebijakan luar negeri Indonesia secara lebih komprehensif—mulai dari teori, praktik diplomasi, hingga konteks kontemporer.