Tiga hal yang harus dilakukan Prabowo, calon presiden yang kini jadi menteri pertahanan

Pengangkatan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan kabinet pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo menimbulkan berbagai reaksi, termasuk dari kalangan akademisi. Ada yang berargumen bahwa pemilihan Prabowo adalah langkah penyeimbang kekuatan politik yang berani sekaligus mengandung risiko. Prabowo adalah lawan politik Jokowi dalam dua pemilihan presiden (pilpres) terakhir dan dia juga pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sebelumnya menjadi partai oposisi.

Secara teori, pemilihan Prabowo disinyalir akan mengurangi penolakan oposisi terhadap agenda Jokowi di periode kedua. Namun, dalam praktiknya hal itu perlu diuji. Ada juga yang menganggap bahwa hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi fokus pada pembangunan ekonomi, bukan pada demokrasi.

Pemilihan Prabowo juga dilihat sebagai ancaman bagi Jokowi dan demokrasi karena melemahkan peran oposisi dan pengawasan. Di luar aspek politis dari pemilihan Prabowo, tidak banyak yang membahas tantangan kebijakan pertahanan yang dia hadapi. Beberapa melihat bahwa Prabowo menghadapi berbagai tantangan terkait teknokrasi, hubungan sipil–militer, hingga lingkungan strategis di kawasan Asia-Pasifik.

Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Tangguh Chairil, melihat adanya tiga hal mendesak yang perlu ditangani Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang baru, yaitu memperbaiki pengelolaan anggaran pertahanan, mempercepat pembangunan kekuatan TNI, dan memperkuat industri pertahanan.

Selengkapnya dapat dibaca di sini.