POTENSI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM EKONOMI GLOBAL

Jakarta- Dunia saat ini telah bergerak ke arah globalisasi dengan adanya kebebasan arus lalu lintas barang dan jasa. Kebutuhan akan diplomasi ekonomi menjadi sangat penting untuk mengejar kepentingan suatu negara khususnya dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Kiprah Indonesia dalam diplomasi ekonomi kurun waktu 10 tahun terakhir menjadi topik pembahasan oleh I.B.Made Bimantara Sade, selaku Asisten Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hubungan Internasional, dalam The 10th IR Lecture Series yang diselenggarakan Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara di auditorium kampus Anggrek Bina Nusantara (17/9/2014) yang dihadiri oleh sekitar 300 mahasiswa HI Bina Nusantara.

Pada acara  yang dimoderatori oleh Geradi Yudhistira selaku pengajar Ekonomi Politik Internasional, Made melihatpotensi Indonesia yang begitu besar dalam meningkatkan daya saing Indonesia dalam diplomasi ekonomi, hal ini dikareenakan kelas konsumen Indonesia akan meningkat tiga kali lipat menjadi 135 juta orang pada tahun 2030 dan Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia.Potensi tersebut telah dimanfaatkan pada saat pemerintahan SBY dengan berbagai pencapaian. “Dalam pemerintahan SBY kita telah banyak menarik investor dari Eropa, Asia Timur untuk berinvestasi di Indonesia dan itu merupakan pencapaian tersendiri dalam 15 tahun reformasi” kata Made.IB Made Bimantara Bersama Head of Department Tirta Mursitama

Made menambahkan, untuk mengoptimalkan diplomasi ekonomi Indonesia perlu mentransformasi diplomasi ekonominya dari sekedar tradisional menjadi lebih inovatif. Berdasarkan studi dan juga pengalaman negara lain, syarat diplomasi yang solid akan ditentukan oleh 3 hal: 1) Penyatuan pengelolaan ekonomi internasional atau pengelolaannya diatur dalam bentuk yang erat dan kooperatif di bawah koordinasi satu kementerian; 2) Pengelolaan kebijakannya sepatutnya dilembagakan dan didukung oleh tim yang solid; dan 3) Peran dari aktor-aktor non-state dalam pembentukan kebijakan sebaiknya diharmonisasikan dengan seluruh pemangku kepentingan