Indonesia Dapat Memperoleh Manfaat dari “New Southward Policy” Taiwan
Presiden Terpilih Taiwan, Tsai Ing-wen. Sumber foto: focustaiwan.tw
Taiwanese president-elected who will take office on May 20, 2016, Tsai Ing-Wen, has a “New Southward Policy” to make a breakthrough in the nation’s diplomatic situation by pushing for international cooperation in humanitarian aid and disease prevention, branding Taiwan as a responsible key partner in the international community. In this policy, the Taiwan government will create a special task force to boost economic and cultural exchanges with Southeast Asian nations and India, as well as “citizen diplomacy,”
The Department of International Affairs of the Democratic Progressive Party (DPP) that support the president-elect Tsai said that to promote New Southward Policy, the new government will establish the Office of New Southward Policy to improve the quality of decision-making and the level of integration, form a think-tank national study of ASEAN and South Asia, and improve the dual-track approach.
Related to New Southward Policy, in an interview with CNA News Taiwan reporter, one of the Faculty Members of Bina Nusantara University International Relations Department, Paramitaningrum, said that the Indonesian government could benefit from this Taiwanese policy. This would not be contrary to the “One-China Policy” if the business community would be the one taking practical actions.
Paramitaningrum revealed that there are four groups of Indonesian citizens living in Taiwan, i.e. students, spouses who are married to Taiwanese citizens, migrant workers, and professionals who work in Taiwan. All of those groups could contribute so that Indonesia could benefit from New Southward Policy. “From an economic perspective, we (Indonesia) can not be ignored by Taiwan.”
Paramitaningrum’s interview by CNA News Taiwan can be seen at the following link:
http://appweb.cna.com.tw/webm/menu/aopl/201604140091.aspx
Indonesia Dapat Memperoleh Manfaat dari “New Southward Policy” Taiwan
Presiden terpilih Taiwan yang akan mulai menjabat pada 20 Mei 2016, Tsai Ing-Wen memiliki kebijakan “New Southward Policy” untuk membuat terobosan dalam situasi diplomatik bangsa dengan mendorong kerja sama internasional dalam bantuan kemanusiaan dan menegaskan Taiwan sebagai mitra utama yang bertanggung jawab dalam masyarakat internasional. Dalam kebijakan ini, pemerintah Taiwan akan membuat satuan tugas khusus untuk meningkatkan pertukaran ekonomi dan budaya dengan negara-negara Asia Tenggara dan India, serta “diplomasi warga” (citizen diplomacy).
Departemen Urusan Internasional Partai Progresif Demokratik (DPP) yang mengusung Presiden Tsai mengatakan bahwa, untuk mempromosikan New Southward Policy, pemerintah baru akan mendirikan Kantor New Southward Policy untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan level integrasi, membentuk think-tank nasional tentang studi ASEAN dan Asia Selatan, dan meningkatkan dual-track approach.
Terkait New Southward Policy, dalam wawancara dengan reporter CNA News Taiwan, salah seorang Faculty Member Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Paramitaningrum, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dapat memperoleh manfaat dari kebijakan Taiwan ini. Hal ini tidak akan bertentangan dengan “Kebijakan Satu Tiongkok (One-China Policy)” jika komunitas bisnis yang mengambil tindakan praktis.
Paramitaningrum mengungkapkan bahwa ada empat kelompok warga negara Indonesia yang tinggal di Taiwan, yaitu mahasiswa, pasangan yang menikah dengan warga negara Taiwan, pekerja, dan pekerja profesional yang bekerja di Taiwan. Keempat kelompok WNI ini dapat berkontribusi agar Indonesia dapat memperoleh manfaat dari New Southward Policy. “Dari sudut pandang ekonomi, kita (Indonesia) tidak bisa diabaikan oleh Taiwan.”
Wawancara Paramitaningrum oleh CNA News Taiwan dapat dilihat pada tautan berikut:
