Gender, Dinasti Politik, dan Sistem Humas Daftar Terbuka: Pengalaman dari Indonesia
Terlepas dari pengakuan luas bahwa dinasti politik menghambat demokrasi dengan menghasilkan politik patronase dan korupsi, praktiknya tetap lazim di negara demokrasi saat ini (Chandra, 2016; Dal Bó et al., 2009; Smith, 2018). Studi tentang dinasti politik sebagian besar tertarik pada mengapa dinasti politik muncul dan bertahan, dengan fokus khusus untuk menjelaskan keuntungan elektoral dan karir bagi dinasti (Asako et al., 2015; Feinstein, 2010). Yang lain telah mengamati peran lembaga demokrasi: sistem pemilu dan partai politik (Amundsen, 2016; Chandra, 2016; Chhibber, 2013).
Di sisi lain, literatur tentang dinasti politik telah menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung menjadi dinasti daripada rekan laki-laki mereka, dan disparitas tampaknya berlaku untuk cabang eksekutif dan legislatif di tingkat nasional dan lokal (Basu, 2016; Baturo & Gray, 2018; Folke et al., 2020; Jalalzai & Rincker, 2018). Namun, masih belum jelas bagaimana dinasti politik dalam sistem PR daftar terbuka beroperasi di demokrasi muda di mana partai sering digambarkan sebagai klientelistik, personalistik, dan didorong oleh patronase (Allen, 2015; Fossati et al., 2020).
Dalam presentasi yang disampaikan secara virtual di University of Canberra, Dr Ella S. Prihatini, dosen Hubungan Internasional di Universitas Bina Nusantara (Binus) menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang dinasti politik baik dari faktor penawaran maupun permintaan dengan menggunakan Indonesia sebagai contoh kasus. Sebagai negara demokrasi terpadat ketiga di dunia dan negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, studi ini membantu kita memahami sejauh mana dinasti politik lazim dalam konteks demokrasi non-Barat dan Muslim (Purdey et al., 2016; Purdey & Mietzner , 2016). Selain itu, sistem PR daftar terbuka, yang diperkenalkan pada tahun 2004, telah membuat Indonesia menjadi kasus yang menarik untuk mengkaji pengaruh sistem pemilu terhadap praktik dinasti politik yang merajalela.
Presentasi memberikan beberapa kontribusi untuk literatur tentang determinan dinasti politik di parlemen nasional. Ini menunjukkan bahwa perempuan dan politisi muda diuntungkan dari hubungan keluarga dengan para pemimpin lokal, menunjukkan motivasi yang jelas dari elit politik untuk menjaga cengkeraman keluarga yang erat pada jabatan politik sebagai faktor pasokan dinasti politik di parlemen. Temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan kurangnya kapasitas organisasi partai adalah kekuatan pendorong di balik permintaan dinasti politik (Amundsen, 2016; Chandra, 2016). Selain faktor-faktor penentu, makalah saat ini juga berkontribusi pada pembahasan penugasan komite dengan menyarankan bahwa anggota dinasti parlemen (MP) cenderung bekerja di komite yang feminin dan prestise rendah.
